Jakpro Mau Bangun 3.000 Unit Apartemen, Berapa Harganya?

Jakarta - Sebanyak 3.000 unit apartemen bakal dibangun di kawasan Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rencananya pembangungan dimulai pada akhir 2018.

lantas, berapa harga unit apartemen itu? Direktur Utama (Dirut) Jakpro, Satya Heragandhi, menjelaskan nantinya tipe hunian yang dibangun ialah 36 meter/2. Dia mengatakan per meternya diperkirakan sekitar Rp 7 juta hingga Rp 8 juta.

"Ya coba dihitung itu 3.000 unit, 36 m/2, permeternya Rp 7 juta-Rp 8 juta," kata Satya kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Bila menghitung dari biaya konstruksi pembangunan serta lahan, Satya memperkirakan harga per unitnya berada di kisaran Rp 500 jutaan.

"Biaya konstruksinya lo, kan mesti dihtung biaya tanah segala macam. Mestinya pricingnya ada di level sekitar Rp 500 jutaan. Tapi tergantung yang punya tanah, karena itu punya Pemprov," kata dia.

Baca juga: 3.000 Unit Apartemen Bakal Dibangun di Atas Depo LRT Kelapa Gading

Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan hunian tersebut akan menyasar kepada kalangan kelas menengah. Sebab, kata Satya, konsep hunian tersebut merupakan apartemen dan komersial area yang mendukung aktivitas di sekitarnya.

"Bukan (kalangan) yang punya mobil. Jadi memang akan menyasar segmen yang lebih muda. Segmen-segmen yang mungkin baru kerja, atau baru kawin punya satu anak, karena 36 m/2. Jadi segmen-segmen yang mengandalkan transportasi umum," jelasnya.

Satya menuturkan, selain dijual hunian tersebut juga rencananya untuk disewakan dengan kisaran Rp 2 juta/bulan. Angka itu dinilai ideal untuk kelas berpenghasilan menengah.

"Tapi memang utamanya untuk dijual. Kan kalau teman-teman wartawan misalnya 5-6 tahun kerja bayar sewa di tempat seperti itu, Rp 2 juta perbulan masih menarik. Tapi begitu Rp 5 juta kayanya bukan buat yang muda-muda. Jadi kita ambil yang segmen itu memang," tutur Satya.

DP Rp 0

Lantas, apakah hunian itu akan mengikuti program Pemprov DKI memkaai DP Rp 0? Satya menjelaskan belum bisa memastikan apakah pakai konsep DP Rp 0 atau tidak, karena mesti melihat kapasitas SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

"Aku belum bisa bicara, tapi kita semua pasti berupaya untuk bisa Dp 0%. Tapi saya belum bisa ngomong karena harus dilihat kapasitas SPPL-nya (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)," kata Satya

Satya menambahkan, Pemprov DKI memang telah memberikan arahan agar hunian tersebut bisa menerapkan skema DP Rp 0.

"Iya pasti di semua proyek-proyek Pemda arahannya pasti DP 0%. Tapu yang membatasi itu kapasitas SPPL-nya," tutur dia. (hns/hns)