Jakarta -
Hunian DP Rp 0 dituding mengandung unsur kecurangan dalam hal penunjukan pelaksana proyek. Alhasil proyek ini dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).
Pemprov DKI Jakarta dituding melakukan kecurangan lantaran telah melakukan penunjukkan langsung kepada PT Totalindo Eka Persada untuk menggarap proyek tersebut. Bahkan LSM itu hendak melaporkan juga ke KPK.
Namun hal itu langsung dibantah oleh manajemen Totalindo Eka Persada. Ternyata tudingan tersebut berbeda dengan apa yang dialami emiten berkode saham TOPS itu. Begini berita selengkapnya:
Direktur Utama Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing membantah bahwa dia mendapatkan proyek itu penunjukan langsung dari Pemprov DKI Jakarta. Dia menegaskan bahwa bahwa pembangunan rusun Klapa Village berbentuk Kerjasama Operasi (KSO) dengan PD Pembangunan Sarana Jaya.
"Jadi proyek di Pondok Kelapa itu saya B to B dengan Pembangunan Sarana Jaya. Saya KSO, ini tidak ada uang APBD," tuturnya saat dihubungi detikFinance.
Nilai kontrak dari pembangunan Rusun Klapa Village mencapai Rp 600 miliar. Sementara untuk porsi penyetoran modalnya Totalindo 25% dan Pembangunan Sarana Jaya 75%.
Meski begitu, pada saat pembentukan KSO sebenarnya juga dilakukan dengan skema penawaran KSO. Syaratnya adalah membayarkan pinjaman sebesar Rp 34 miliar kepada Bank DKI untuk menebus sertifikat. Sebab lahannya merupakan bekas proyek mangkrak.
"Jadi sebelumnya lahan itu KSO Pembangunan Sarana Jaya dengan perusahaan X, saya lupa, dengan pinjaman di Bank DKI Rp 34 miliar. Akhirnya tahun lalu ditender-kan, persyaratannya harus mau menutup utang itu. Ada yang nawar, tapi enggak ada yang mau, enggak berani. Totalindo masuk, saya tutupi semua utang itu," terangnya.
Donald juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerag (TP4D) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya tanya boleh enggak kita kontraktornya, katanya boleh karena ini bukan APBD, ini investasi dengan konsultan independen," tegasnya.
Donald Sihombing menjelaskan, lahan Klapa Village yang berada di Pondok Kelapa Jakarta Timur awalnya memang bekas proyek mangkrak. Dari lahan seluas 2,9 hektare (ha) itu sekitar 1,5 ha awalnya digarap oleh PD Pembangunan Sarana Jaya bekerjasama dengan PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT).
"Jadi sejarahnya itu awalnya Pembangunan Sarana Jaya dengan developer lain kersajama pada 9 tahun yang lalu, terus mangkrak," terangnya.
Proyek hunian bertingkat yang mangkrak itu pun meninggalkan utang di Bank DKI sebesar Rp 34 miliar. Sampai akhirnya lahan itu diputuskan untuk dibangun untuk program hunian DP Rp 0.
Prosesnya pun dilakukan dengan skema Kerjasama Operasi (KSO). PD Pembangunan Sarana Jaya membuka peluang untuk para perusahaan pengembang, namun syarat utamanya harus mau membayar utang Rp 34 miliar di Bank DKI untuk menebut sertifikatnya.
"Sampai akhirnya tahun lalu ditenderkan. Ada yang nawar tapi enggak mau, enggak berani dengan persyaratan itu. Totalindo juga masuk, akhirnya saya tutupi semua utang itu," tambahnya.
Perusahaan berkode saham TOPS itu membayarkan utang itu yang kemudian masuk sebagai penyertaan modal. Di luar itu perusahaan juga menyetorkan biaya konstruksi.
Donald melanjutkan setelah sah menggarap proyek tersebut, KSO akan membangun 1 tower untuk program DP Rp 0 yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Selain itu mereka juga akan membangun 3 tower komersial.
Nilai proyek untuk Tower DP Rp 0 sekitar Rp 600 miliar yang porsinya terbagi dalam Totalindo 25% dan Pembangunan Sarana Jaya 75%.
"Nanti untuk keuntungannya 3 tower komersial untuk subsidi tower DP Rp 0. Jadi untung kita enggak besar," pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
