Follow detikFinance
Selasa, 20 Mar 2018 18:50 WIB

Jokowi Gencar Bagi-bagi Sertifikat Tanah, Sebelumnya Bagaimana?

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Syahdan Alamsyah Foto: Syahdan Alamsyah
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa kepemimpinannya gencar membagi-bagikan sertifikat tanah yang belakangan disindir oleh Politikus PAN Amien Rais. Pemerintah menilai program ini sangat berguna, terutama untuk kesejahteraan rakyat.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan geram dengan sindiran Amien Rais. Sebelum Jokowi punya program ini, kata Luhut, proses sertifikasi lahan prosesnya panjang, lama dan hanya menghasilkan sedikit.

"Sekarang cepat, dan banyak," kata Luhut kemarin.



Ditambahkan Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN Djamaluddin, sebelum ada program pembagi-bagian sertifikat tanah ini, banyak persoalan yang dihadapi terkait pertanahan ini.

"Tentunya banyaknya masalah pertanahan, berkaitan dengan tumpang tindih dan sebagainya. Salah satunya adalah karena banyak tanah-tanah yang belum terdaftar, kan gitu," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Memang dia mengakui, program sertifikat tanah pun tak otomatis menuntaskan seluruh permasalahan di sektor pertahanan. Tapi menurutnya paling tidak saat ini masalah itu bisa diminimalkan. Pada praktiknya berjalan cukup efektif.


"Efektif sekali dan membantu sekali masyarakat. efektivitas dalam artian banyak hal yang didapat dari pendaftaran tanah ini ya, dari sisi aspek legalitasnya, dari aspek nanti jadi modal, kepastian hukumnya, mencegah tumpang tindih, mencegah permasalahan," sebutnya.

"Efektif sekali, dan program pak presiden ini yang dilakukan kementerian ATR/BPN oleh pak menteri (Sofyan Djalil) dan jajarannya saya pikir ini sesuatu yang luar biasa," ujarnya.

Selain itu, sertifikat tahan yang telah diterima masyarakat ini pun bisa digunakan sebagai jaminan mereka mendapatkan modal dari perbankan, koperasi, maupun lembaga jasa keuangan lainnya. Hal itu jelas memberi manfaat buat masyarakat.



"Justru itu, itu lah yang dampak besarnya. Jadi bisa mereka itu yang punya usaha dia bisa jaminkan, dan digunakan dengan sebaik-baiknya tentunya bukan untuk konsumsi, dengan catatan tidak untuk konsumsi kan," katanya.

Kata dia untuk membantu masyarakat mendapatkan pinjaman dari lembaga jasa keuangan seperti bank, Kementerian ATR/BPN menginstruksikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah agar memfasilitasi mereka.

"Kita BPN ini semua kantor-kantor pertanahan yang ada di seluruh Indonesia kita meminta supaya BPN juga sebagai mediator, misalnya gimana berkoordinasi dengan pihak perbankan atau pihak lembaga keuangan, bagaimana koordinasi dengan koperasi," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat ditanggung pemerintah. Dengan kata lain mereka menerima secara gratis. Pemerintah membiaya itu lewat APBN.

"Jadi dibiayai oleh pemerintah ya. Dalam hal ini semua kaitannya dengan proses pensertifikatan. Kecuali misalnya biaya materai," tambahnya. (zul/zul)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed