Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 29 Mar 2018 16:35 WIB

BPN Jelaskan Program Redistribusi Tanah yang Dikritik Hanafi Rais

Selfie Miftahul Jannah - detikFinance
Foto: Tim Infografis: Luthfy Syahban Foto: Tim Infografis: Luthfy Syahban
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menyoroti bagi-bagi sertifikat tanah dalam program reforma agraria yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, reforma agraria harusnya fokus pada redistribusi lahan.

[Gambas:Video 20detik]


Redistribusi lahan yang dimaksud adalah mengambil alih tanah yang dikuasai pengusaha besar lalu membagikannya ke masyarakat. Sebelum kritik tersebut dilontarkan, sebenarnya redistribusi lahan sudah digarap pemerintah.

"Redistribusi tanah 4,5 juta hektar, meliputi redistribusi tanah terhadap HGU habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar," kata Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Muhammad Ikhsan saat paparan di Kantor kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Direncanakan pula redistribusi 350.000 bidang tanah yang tersebar ke 12 provinsi di Indonesia di 2018

"Tahun ini kita sudah sosialisasi ke 12 provinsi melalui skema yang sudah terbangun dengan KLH (Kementerian Lingkunag Hidup dan Kehutan). BPN targetkan lahan redistribusi tahun ini capai 350.000 bidang lahan," ujar Ikhsan.


Tanah yang di-redistribusi tersebut dibagikan kepada masyarakat khususnya petani penggarap untuk kawasan sawah dan perkebunan hingga petani garam yang selama ini kesulitan memperoleh akses kepemilikan tanah.

Mereka akan mengelola tanah tersebut sehingga menjadi aset yang lebih produktif dan bermanfaat.


Dalam reforma agraria, sambung dia, program yang dilakukan tidak semata pada redistribusi, tapi juga legalisasi yakni pemberian sertifikat atas tanah yang akan dibagikan.

"Legalisasi aset 4,5 juta hektar, meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat, yaitu seluas 3,9 juta hektar," papar dia.


Dengan cara tersebut, diharapkan manfaat dari reforma agraria bisa lebih dirasakan masyarakat.

"Program pembagian sertifikat saja tentu belum cukup efektif untuk dapat dikatakan sebagai reforma agraria, namun perlu diimbangi dengan pembagian/redistribusi tanah dan penyediaan akses bagi masyarakat khususnya subyek reforma agraria berupa penyediaan sarana prasarana berupa infrastruktur, pendampingan, pasar, permodalan, teknologi dan lain-lain dengan harapan masyarakat subyek reforma agraria tersebut dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga manfaat dari program pemerintah yaitu reforma agraria yang terdiri dari penataan aset dan pemberian akses dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tutur Ikhsan. (dna/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed