Jakarta -
Peraturan gubernur (Pergub) terkait unit pelaksana teknis (UPT) rumah DP Rp 0 sudah disiapkan sejak April. Pemprov DKI dalam waktu dekat akan menunjuk personalia untuk kelengkapan di UPT.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat itu mengatakan, setelah Pergub ditandatangani, pemprov fokus terhadap penunjukan SDM untuk mengawal agenda UPT.
Diharapkan setelah terbentuk, UPT bisa berkembang menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Dengan begitu, Pemprov bisa memastikan target 250 ribu hunian di Jakarta bisa dibangun dalam 5 tahun ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum mengetahui kelanjutan pergub UPT tersebut. Dia harus cek dulu wakilnya Sandiaga Uno.
"(Pergub) nanti saya cek dulu sama Pak Sandi," kata Anies di Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (25/5/2018).
Anies mengatakan untuk Pergub UPT Rumah DP Rp 0 menunggu perekrutan yang untuk mencari pimpinan dari UPT tersebut. Pergub tersebut, menurut Anies, akan segera diumumkan usai mendapatkan orang-orang yang dibutuhkan untuk menjalankan UPT itu.
Untuk mengetahui bagaimana perkembangannya kini, cek selengkapnya:
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu melontarkan keinginannya agar BUMD Provinsi DKI Jakarta yang terkait program rumah DP Rp 0 mempekerjakan konsultan komunikasi. Tujuannya untuk membantu menyampaikan ke masyarakat agar tidak simpang siur sehingga seluruh informasi mengenai program DP Rp 0 bisa satu suara.
"Iya, biar dikomunikasikan dengan baik biar nggak kepelintir-pelintir," kata Anies di Kepulauan Seribu, Rabu (9/5/2018).
Meski meminta jajarannya menyewa konsultan, Anies menegaskan tidak melarang jajarannya berbicara rumah DP Rp 0 ke publik. Dia cuma ingin semua jajarannya mempunyai pemahaman yang sama. Hanya saja perbedaan pandangan membuat masyarakat bingung dengan program tersebut.
"Karena banyak noise di luar sehingga voice-nya ketutup. Jangan sampai kepala dinasnya nggak paham apa yang harus dikatakan malah justru mengatakannya berbeda dengan kebijakannya," terangnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun belum lama ini ingin pejabat DKI ambil kursus komunikasi untuk menjelaskan rumah DP Rp 0. Kursus itu dinilai penting agar komunikasi soal rumah DP Rp 0 bisa dicerna masyarakat dengan mudah.
"Kemarin Pak Gubernur nitip pesan bahwa siapapun yang terlibat dalam Rumah DP Nol ambil kursus komunikasi terhadap publik. Bahasa-bahasa finance yang sangat teknis dan njelimet itu harus disederhanakan dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh masyarakat dan temen-temen media," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018).
"Jadi itu usulan dari bapak gubernur dan saya setuju sekali. Kita harus menjalani proses pembelajaran dan kalau perlu ketemulah ahli komunikasi yang terbaik sehingga pesan-pesan yang mungkin kalau dilihat di DP nol itu mungkin agak teknis dan sangat finance sangat banyak sekali terminologi finansial itu harus dijelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin," lanjutnya.
Dari sekian program yang diluncurkan Anies-Sandi, program DP Rp 0 yang masih belum bisa dicerna dengan mudah. Bahkan, diakui Sandi, Anies sempat mengeluhkan kesimpangsiuran informasi terkait program Rumah DP Rp 0.
"Kalau tentang OK OCE clear. lapangan kerja, OK OCE. kalian sudah nangkep gitu. Tentang misalnya program OK Otrip, nangkep juga. Bahwa satu tiket untuk tiga jam. Kalau rumah DP Nol ini ya bener Pak Gubernur ngedumel gitu, karena memang pemahaman dari kita belum maksimal. Nah itu PR buat saya dan ini self refleksi untuk kita semua. Kita sabar. Tapi kita yakin bahwa ini adalah apa yang diingini oleh masyarakat. Buktinya yang di Rorotan Nusa Kirana launching Pemprov belum selesai mereka udah laku," papar Sandi.
Kepala Kantor Perwakilan BI Jakarta Trisno Nugroho mengatakan, belum lama pihaknya diundang oleh pemprov DKI untuk membahas skema rumah DP Rp 0.
"Kami BI Jakarta dan juga BI pusat itu diundang oleh Pemprov (DKI Jakarta) untuk mematangkan konsep DP nol rupiah. Kita terus merumuskan bagaimana sih penyediaan rumah terkait dengan program itu," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (4/5/2018).
Dia mengatakan perumusan skema maupun format dari sisi pembiayaan ini fokusnya mempertimbangkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembahasan skema pembiayaan ini juga sudah dilakukan beberapa kali.
"Itu sudah beberapa kali (dibahas), sudah intensif ya. Kami ketemu dengan Pemprov baik di level teknis maupun level menengah pimpinan, skema-skemanya kita coba diskusikan," lanjutnya.
Setelah ada payung hukum dari daerah, maka skema pembiayaan rumah DP Rp 0 diharapkan bisa dilaksanakan.
"Setelah ada Pergub atau Perda itu nanti baru tentunya ada peraturan lain yang terkait dengan skema terkait dengan penyediaan rumah, pembiayaan, tentunya mungkin mereka juga akan membuat beberapa aturan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai program tersebut," tambahnya.
Pemprov DKI Jakarta sudah meluncurkan rumah DP Rp 0, Klapa Village, di kawasan Pondok Kelapa Jakarta Timur . Cuma, Peraturan Gubernur (Pergub) untuk unit pelaksana teknis (UPT) program DP Rp 0 masih disusun.
Nah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum mengetahui kelanjutan pergub UPT tersebut. Dia harus cek dulu wakilnya Sandiaga Uno.
"(Pergub) nanti saya cek dulu sama Pak Sandi," kata Anies di Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (25/5/2018).
Anies mengatakan untuk Pergub UPT Rumah DP Rp 0 menunggu perekrutan yang untuk mencari pimpinan dari UPT tersebut. Pergub tersebut, menurut Anies, akan segera diumumkan usai mendapatkan orang-orang yang dibutuhkan untuk menjalankan UPT itu.
"Kalau udah ada UPT harus ada yang mimpin ya. Harus ada yang megang, jadi sekalian (pergubnya)," terangnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
