Ekonom Nilai Aturan Rumah Tanpa DP Kurang Tepat

Jakarta - Pemerintah berencana merelaksasi aturan uang muka atau down payment (DP) kredit pemilikan rumah (KPR) atau aturan Loan to Value dan Financing to Value (LTV/FTV). Namun, aturan tersebut dianggap kurang tepat.

Ekonom Indef, Eko Listiyanto mengatakan aturan tersebut kurang tepat karena tidak mengimbangi dengan besaran cicilan yang akan dilakukan oleh masyarakat.

"Kebijakan ini akan miss landing. DP turun tapi kreditnya naik, dia akan mengakumulasi sehingga DP-nya semakin ringan tapi nyicilnya semakin berat, jatuhnya tidak maksimal," kata Eko di Rantang Ibu, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: Bebaskan DP Rumah Pertama, BI Perkirakan Dorong Ekonomi 0,04%

Lebih lanjut, Eko memaparkan kebijakan tersebut juga dirasa kurang tepat bila dilakukan bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) menjadi 5,25%.

"Ini tidak seimbang kenaikan suku bunga dibaringkan dengan dengan kenaikan LTV," terangnya.

Baca juga: Sri Mulyani Yakin Defisit APBN Tetap Terjaga sampai Akhir Tahun

Sekadar informasi, rencanannya aturan tersebut akan dilakukan pada Agustus mendatang. Dengan adanya aturan itu proses kepemilikan rumah seperti dengan memperbolehkan over kredit sampai pencairan KPR secara inden.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pokok-pokok pelonggaran LTV yang akan dirilis BI, yaitu membebaskan ketentuan LTV untuk pembelian rumah pertama semua tipe. Sedangkan rasio LTV untuk rumah kedua dan seterusnya 80-90% kecuali rumah tipe 21. (dna/dna)