Moeldoko: Pembagian Jutaan Hektar Tanah ke Pengusaha Bukan di Era Jokowi

Bandung - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan bagi-bagi tanah ke pengusaha dilakukan bukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan pemerintahan sebelumnya.

Hal itu disampaikan oleh Moeldoko saat memberikan sambutan dalam pembukaan Global Land Forum (GLF) 2018 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (24/9/2018).

Menurut Moeldoko reforma agraria hingga kini terus dijalankan dalam kerangka ekonomi berkeadilan berbasis pemerataan. Hal itu adalah sebuah pernyataan tegas dari pemerintahan Jokowi.

"Jadi tidak ada lagi presiden telah membagi jutaan hektar pada pengusaha besar. Presiden sangat tegas bahwa pembagian tanah yang jutaan itu dijalankan bukan pada pemerintahan saat ini. Ini sebagai sinyal sangat tegas," ucap Moeldoko saat memberi sambutan.

Pemerintah, kata Moeldoko, menyadari masih banyak tantangan yang akan dan harus dihadapi. Sehingga sejumlah percepatan terus dilakukan seperti redistribusi tanah pada rakyat melalui program sertifikasi.

Moeldoko menyebut di era pemerintahan sebelumnya hanya mampu membagikan sertifikasi sekitar 500 ribu per tahun. Sementara di era Jokowi hal itu berlipat hingga jutaan per tahun.

"Pemerintahan saat ini tahun 2017 kemarin telah menerbitkan 5 juta sertifikat. Ada perubahan signifikan dari 500 ribu jadi 5 juta. Targetnya tahun ini 7 juta sertifikat dan tahun depan meningkat 9 juta sertifikat," katanya.

Peningkatan yang signifikan tersebut disebutnya tak lepas dari kerja keras semua pihak terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Saya sungguh salut. Tidak ada hari Sabtu atau Minggu, semua hari kerja," ucapnya.

Baca juga: Prukades Tambah Penghasilan Warga Penerima Sertifikat Tanah

Selain melakukan percepatan, pemerintah juga berupaya meminimalisir konflik agrarian melalui tim khusus yang dibentuk oleh Kantor Staf Kepresidenan sejak tahun 2017 lalu. Tim tersebut terus mengembangkan strategi penanganan yang sistematik hingga terjun langsung ke lapangan.

Melalui GLF 2018, diharapkan menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis menjawab semua permasalahan pertanahan dari sisi kebijakan dan praktek. Terlebih ajang ini dihadiri oleh 1.000 peserta dari 84 negara.

"Diharapkan melalui GLF ini mampu memperkaya kajian akademik di bidang pertanahan sehingga ada sinergi antara pegiat dan pemerintah," ujar Moeldoko.

Baca juga: Moratorium Izin Kebun Kelapa Sawit, Ini Instruksi Jokowi

(ang/ang)