Senin, 08 Okt 2018 20:17 WIB
Soal Nasib Rumah DP Rp 0, Pengamat: Groundbreaking Terlalu Cepat
Groundbreaking Hunian DP Rp 0 di Pondok Kelapa-Jaktim/Foto: detikcom/file
FOKUS BERITA
Rumah DP Rp 0 Mulai Dijual
Jakarta - Proyek rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, telah groundbreaking sejak Januari 2018. Cuma, masyarakat DKI belum bisa memesan hunian yang diberi nama Klapa Village itu.
Menurut CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda groundbreaking proyek rumah DP Rp 0 terlalu cepat. Di sisi lain persiapannya belum matang.
"Saya bilang groundbreaking terlalu cepat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum siap tapi di groundbreaking. Itu kan lucu," kata dia kepada detikFinance, Senin (8/10/2018).
Menurut Ali masalah belum dipasarkan rumah DP Rp 0 ini ialah kesiapan pemerintah daerah itu sendiri. Masalah tersebut antara lain meliputi payung hukum, mekanisme, hingga persyaratan pembelian.
"Saya lihat hambatannya payung hukum belum ada, mekanisme pendaftaran, harganya belum ditetapkan berapa," ujarnya.
"Makanya waktu itu saya pertanyakan, Pemprov terlalu cepat groundbreaking, saya sempat kritik ini terlalu cepat, harganya belum ada, denah, layout belum ada," tambahnya.
Dia mengatakan seharusnya Pemprov DKI Jakarta lebih siap dalam menyiapkan program DP Rp 0. Sehingga, pemerintah bisa memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
"Anggaplah di lapangan nggak ada (masalah) apa-apa, minimal denah dan harga harusnya sudah ada, bagaimana mau mau beli kalau denah nggak ada, harga belum ada, payung hukum belum ada," tutur Ali. (hns/hns)
Menurut CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda groundbreaking proyek rumah DP Rp 0 terlalu cepat. Di sisi lain persiapannya belum matang.
"Saya bilang groundbreaking terlalu cepat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum siap tapi di groundbreaking. Itu kan lucu," kata dia kepada detikFinance, Senin (8/10/2018).
Menurut Ali masalah belum dipasarkan rumah DP Rp 0 ini ialah kesiapan pemerintah daerah itu sendiri. Masalah tersebut antara lain meliputi payung hukum, mekanisme, hingga persyaratan pembelian.
"Saya lihat hambatannya payung hukum belum ada, mekanisme pendaftaran, harganya belum ditetapkan berapa," ujarnya.
"Makanya waktu itu saya pertanyakan, Pemprov terlalu cepat groundbreaking, saya sempat kritik ini terlalu cepat, harganya belum ada, denah, layout belum ada," tambahnya.
Dia mengatakan seharusnya Pemprov DKI Jakarta lebih siap dalam menyiapkan program DP Rp 0. Sehingga, pemerintah bisa memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
"Anggaplah di lapangan nggak ada (masalah) apa-apa, minimal denah dan harga harusnya sudah ada, bagaimana mau mau beli kalau denah nggak ada, harga belum ada, payung hukum belum ada," tutur Ali. (hns/hns)
FOKUS BERITA
Rumah DP Rp 0 Mulai Dijual
