Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya meluncurkan program Rumah DP Rp 0 di Klapa Village, Jakarta Timur. Program hunian berbentuk rumah susun (rusun) itu diberi nama 'Samawa', yakni solusi rumah warga.
Anies mengatakan 'Samawa' ini memiliki terminologi khusus. Menurutnya nama 'Samawa' bisa mendatangkan kedamaian dan kecintaan di dalam hunian. Anies ingin hunian ini disebut istilah 'home'. Harapannya bisa menghadirkan suasana yang Samawa.
Dalam peluncuran tersebut Anies mengatakan program ini melengkapi program perumahan dan pemukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berjalan sebelumnya, seperti rumah susun sewa dan rumah susun milik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini kita sama-sama hadir peresmian program hunian DP Rp 0, yang beberapa bulan lalu kita juga hadir di tempat ini saksikan groundbreaking sisi konstruksinya. Tapi program ini adalah fasilitas pembiayaan. Jadi hari ini yang kita luncurkan adalah program DP Rp 0-nya yang akan jadi hunian awal di Jakarta," kata Anies.
Anies mengatakan, saat ini masih ada 51,7% penduduk DKI belum memiliki hunian sendiri. Padahal rumah menjadi hal yang penting karena merupakan kebutuhan dasar.
"Karena itu kita ingin agar kebutuhan dasar warga Jakarta bukan hanya dipikirkan tapi diberikan solusi dan salah satu hambatan adalah masalah biaya uang muka. Oleh karenanya program ini jadi salah satu prioritas," ujarnya.
"Kami menyadari biaya hidup di Jakarta cukup tinggi, dan salah satu komponennya adalah biaya hunian atau rumah tinggal. Dengan adanya program ini harapkan dapat menjadi solusi menyediakan hunian dengan skema yang murah," sambung dia.
Penasaran dengan rumah 'Samawa' yang diluncurkan Anies? Simak berita selengkapnya.
Anies mengatakan hunian itu bisa mulai dipesan pada 1 November 2018. Dia bilang telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan program ini.
"Jadi hari ini hari yang bersejarah karena program DP Rp 0 resmi diluncurkan Pergub nya sudah keluar Nomor 104 Tahun 2018, dan program ini nanti akan mulai dibuka pendaftaran pada tanggal 1 November 2018 mendatang," kata Anies.
Sementara itu PLT Kepala dinas perumahan dan Pemukiman DKI Meli Budiastuti mengatakan, peluncuran yang dilakukan saat ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Nantinya pendaftaran pemesanan akan dibuka selama satu bulan.
"Sekarang masih masa sosialisasi kepada masyarakat. Semua warga yang memenuhi syarat bisa ikut. Sasaran kami ialah MBR," jelasnya.
Lebih dari itu, pendaftaran pemesanan bisa dilakukan secara offline maupun online. Untuk offline, warga bisa langsung mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI dan 5 kantor wali kota. Sementara untuk online bisa diakses di dp0rupiah.jakarta.go.id.
"Pendaftarannya itu bisa melalui online maupun datang ke lokasi di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman, serta ada di 5 kantor wali kota. Jadi untuk dekatkan ke warga nanti akan dibuka desk di masing-masing kantor wali kota," ujarnya.
PLT Kepala dinas perumahan dan Pemukiman DKI Meli Budiastuti mengatakan saat ini Pemprov DKI masih melakukan sosialisasi terhadap warga DKI terkait hunian yang terletak di Klapa Village, Jakarta Timur Tersebut.
"Sekarang masih masa sosialisasi kepada masyarakat. Semua warga yang memenuhi syarat bisa ikut. Sasaran kami ialah MBR," jelasnya.
Dia bilang, selain dikhususkan untuk MBR, program ini juga ditujukan khusus bagi warga DKI yang telah tinggal minimal selama 5 tahun. Selain itu ada juga sejumlah persyaratan lain untuk bisa mendapatkan hunian ini.
Selama masa sosialisasi ini, masyarakat diharapkan bisa mulai menyiapkan berkas administrasi terlebih dahulu. Berikut syarat lengkapnya:
Persyaratan Umum
1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun
2. Warga yang belum punya rumah
3. Warga yang tidak pernah menerima subsidi perumahan
4. Warga berpenghasilan Rp 4-7 juta setiap bulan
5. Warga yang taat pajak
6. Prioritas bagi warga yang telah menikah;
7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI
Persyaratan Administrasi
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat pernyataan belum punya rumah
4. Surat pernyataan tidak pernah menerima subsidi perumahan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Surat Nikah atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
PD Sarana Jaya sedang membangun 4 tower dengan total 780 unit hunian program Rumah DP Rp 0 yang diberi nama Samawa.
PLT Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Meli Budiastuti mengatakan rusun tersebut akan terbagi dalam dua tipe, yakni tipe 21 dan tipe 36. Sementara untuk harganya mulai dari Rp 184 jutaan.
"Harga jual tiap unit tipe 21 sebesar Rp 184,8 juta-213,4 juta, sebanyak 420 unit. Untuk tipe 36, harga berkisar Rp 304,92 juta- Rp 310 juta sebanyak 360 unit," ujarnya.
Meli menjelaskan, Pemprov DKI akan memfasilitasi pembayaran DP maksimal 20% dari harga. Fasilitas tersebut dialokasikan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
"DP difasilitasi APBD DKI, maksimal 20%. Karena uang mukanya juga tetap dicicil di angsur selama 20 tahun, selama masa tenor. Maksimal tenor itu 20 tahun ya," ujar dia.
Meli mengatakan jangka waktu cicilan atau tenor ialah 15 dan 20 tahun. Skema cicilan yang digunakan, kata Meli, akan merujuk pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.
Adapun, dengan menggunakan skema FLPP maka bunga yang dibebankan kepada masyarakat ialah sebesar 5%. Dengan beban bunga tersebut, maka ada dua skema pembayaran cicilan dengan menggunakan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).
"Cicilan Rp 2.008.337 per bulan, jangka waktu 20 tahun, estimasi penghasilan Rp 5.738.105. Cicilan Rp 2.426.665 per bulan, jangka waktu 15 tahun, estimasi penghasilan Rp 6.933.329," terang Meli.
Meli mengungkapkan, untuk saat ini pihak perbankan yang menyediakan fasilitas KPA ialah Bank DKI selaku BUMD. Bank nasional lain diharapkan juga bisa ikut menyediakan fasilitas KPA untuk program Rumah DP Rp 0 tersebut.
Pembangunan konstruksi hunian Rumah DP Rp 0 ditargetkan bisa mulai ditempati pada pertengahan 2019. Meli mengatakan pihaknya memperkirakan unit rumah susun (rusun) bisa mulai siap pada Juli 2019. Pada saat itu, pembeli bisa mulai menempati hunian yang terletak di Klapa Village.
"Siap unitnya ini Juli 2019. Apabila bangunan sudah hampir siap, nah 3 bulan sebelumnya, apabila sebelum dilakukan PPJB antara pemohon sebagai penerima manfaat itu nanti akan dilakukan PPJB dengan PD Pembangunan Sarana Jaya," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa pembeli harus melengkapi berbagai syarat serta proses sebelum bisa mendapatkan hunian tersebut. Contohnya seperti pengecekan oleh pihak perbankan.
"Nanti akan dilakukan bank check lagi oleh Bank DKI bila memenuhi syarat akan ditindaklanjuti dengan akad kredit. Jadi mulai awal 2019 itu bisa proses lain-lainnya seperti akad kredit," katanya.
Sementara itu Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan saat ini progres pembangunan baru mencapai 15%. Namun, dia tetap optimis bisa menyelesaikannya di 2019.
"Pembangunan sudah mencapai 15%. sekarang sudah masuk lantai ke 4 dari 21 lantai yang direncanakan. Target Januari 2019 topping off dan hand over Juli 2019," katanya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
