Di luar itu, pemerintah mengaku, salah satu alasan wacana itu lantaran masih banyak ASN, prajurit TNI dan anggota Polri yang belum memiliki rumah. Hal itu diutarakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
"Masih ada 900 ribu ASN, TNI dan Polri yang belum punya rumah pribadi," ujarnya di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang menambahkan, para PNS, anggota TNI dan Polri yang belum memiliki rumah itu belum dapat perhatian pemerintah. Sementara bagi masyarakat biasa sudah ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Kalau masyarakat umum punya fasilitas FLPP, justru yang ASN, TNI dan Polri ini belum punya skema khusus. Ini yang sedang disiapkan," tambahnya.
Meski dalam tahap penyempurnaan skema pembiayaan, Bambang mengungkapkan kemungkinan nantinya para PNS, anggota TNI dan Polri tidak perlu membayar uang muka. Lalu tenornya juga cukup panjang yakni 30 tahun.
"Pembayaran cicilan bisa sampai melewati usia pensiun," terangnya.
Baca juga: Ada Rumah untuk PNS, Tapak Atau Vertikal? |
Menurutnya di beberapa Kementerian dan Lembaga serta TNI dan Polri sebenarnya sudah menjalankan program penyediaan rumah. Menurutnya sudah ada sekitar 500 ASN, TNI dan Polri yang sudah memiliki rumah melalui program itu.
Sementara untuk upaya dari pemerintah nantinya akan dilakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Pemerintah fokus di perkotaan lantaran keterbatasan lahan.
"Memang yang paling berat adalah di Indonesia karena harga tanahnya paling mahal. Jadi kemarin Presiden menegaskan bahwa harus ada upaya khusus untuk penyediaan lahan di perkotaan, sehingga bisa dibangun rusunami yang bisa diakses dengan skema tersebut," tutupnya. (das/ara)