Awalnya Amien menyebut bahwa program itu bohong-bohongan alias 'ngibul'. Sebab sebanyak 74% lahan di Indonesia masih dikuasai segelintir orang.
Pernyataan tersebut membuat Luhut geram, dia menyebut bahwa Amien berbicara tanpa dasar alias 'asbun'. Bahkan Luhut sedikit mengancam akan mencari dosa Amien yang dia sebut sebagai 'orang tua'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perseteruan ini menjadi salah satu topik yang juga banyak disorot masyarakat pada Maret 2018. detikFinance pun merangkumnya dalam kaleidoskop Maret 2018, berikut ulasannya.
Pernyataan Hanafi Rais soal 74% Tanah Dikuasi Segelintir Orang
Hanafi Rais. Foto: dok. DPR
|
"74 Persen tanah negara dikuasai segelintir orang itu itu adalah laporan bank dunia tahun 2015. Itu kan ada datanya, jangan dibantah," kata Hanafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018) lalu.
Menurut Hanafi, Amien pasti bicara dengan data, tidak asal bunyi. Amien pun diyakininya siap menjelaskan secara rinci terkait pernyataan soal sertifikasi tanah Jokowi.
"Memang saya kira nanti Pak Amien akan menyiapkan tulisan, memang sedang menyiapkan tulisan secara lebih utuh dan yang disampaikan oleh Pak Amien kemarin itu memang ada datanya," ujar dia.
"Jadi yang disampaikan pasti ada datanya. Kalau mau dipertajam diperlengkap datanya, tentu nanti sangat bisa. Kita banyak masukan dari LSM, dari pakar ekonomi, pakar pertanahan yang selama ini memang memberi, mem-feeding informasi dan data," tegas Hanafi.
Bank Dunia Bantah Pernah Terbitkan Data Penguasaan Tanah
Foto: dok. detikFinance
|
Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu.
"World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tuturnya di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Rodrigo mengaku mengetahui tentang pemberitaan tersebut. Namun dia menyayangkan nama World Bank ikut disebut.
Bank Dunia Sebut Sebagian Besar Tanah Dikuasai Negara
Jokowi Terima Direktur Bank Dunia di Istana Bogor. Foto: Rengga Sancaya
|
"Pemerataan semakin tahun semakin meningkat," kata Ridrigo.
Dia juga mengatakan, bahwa 74% lahan di Indonesia sebenarnya milik negara. Kebanyakan lahan itu pun dikelola oleh pemerintah, bukan pihak swasta.
"Ingat bahwa 74% tanah yang ada itu milik negara dan dikelola oleh penerintah. Saya tidak mengerti kenapa ada orang membuat isu politik," tuturnya.
Bank Dunia Sebut Program Bagi-bagi Sertifikat Ambisius
Foto: andhika/detikcom
|
"Jadi pemerintah telah memulai reformasi pertanahan. Ini program ambisius," terangnya.
Namun dia menyambut baik hal itu. Sebab menurutnya program itu cukup ampuh mengatasi kesenjangan kepemilikan tanah.
"Tapi itu sangat bagus untuk menormalisasikan kepemilikan tanah," tambahnya.
Halaman 2 dari 5