Jakarta -
Pemerintahan kabinet kerja kini sedang mengejar pemberian sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat. Pasalnya, dari 126 juta bidang tanah baru 46 juta bidang sudah dapat sertifikat, sisanya belum.
Istilah kejar setoran pemerintahan kabinet kerja soal sertifikat tanah masyarakat pun bukan tanpa alasan. Pemerintah sengaja memberi target setiap tahunnya.
Sejak 2017, sudah ada 5,4 juta sertifikat yang diserahkan. Pada tahun 2018, dari targey 7 juta berhasil direalisasikan 9,4 juta, dan pada tahun ini ditargetkan 9 juta sertifikat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun, jika tidak ada target yang pasti maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya menerbitkan 500.000 sertifikat setiap tahunnya. Untuk mengejar 80 juta bidang tanah sisanya membutuhkan waktu yang cukup lama.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini memberikan sertifikat hak atas tanah kepada warga Jakarta Pusat. Sebanyak 3.000 sertifikat yang diserahkan.
Jokowi mengatakan alasan utama pemerintah mempercepat pemberian sertifikat hak atas tanah karena sering mendengar keluhan mengenai sengketa tanah.
"Sudah terima ini semua? Bisa diangkat tinggi tinggi. Saya itu dulu saya hitung, 3.000 betul. Yang diterimakan 3.000 sekarang, tapi yang sudah diserahkan ke seluruh masyarakat 30.000," kata Jokowi usai menyerahkan sertifikat di Lapangan Bola Arcici, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019).
Dia mengungkapkan, program reforma agraria melalui sertifikat hak atas tanah menjadi solusi persoalan sengketa dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
"Oleh sebab itu kita patut bersyukur tanda bukti hukum hak atas tanah yang kita miliki yaitu sertifikat," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan untuk mengejar sertifikat hak atas tanah 80 juta bidang, pemerintah melakukannya melalui program reforma agraria.
"Karena masih ada yang 80 juta belum pegang, ini harusnya 126 juta bidang yang harus bersertifikat tapi baru 46 juta. Karena yang lalu-lalu," kata Jokowi di di Lapangan Bola Arcici, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019).
Menurut Jokowi, seharusnya persoalan kepemilikan sertifikat bisa diatasi sedari dulu. Apalagi, sejak dulu Badan Petanahan Nasional (BPN) hanya menerbitkan 500.000 sertifikat setiap tahunnya.
"Kementerian BPN setahun hanya 500.000. Kalau kurangnya 80 juta berarti bapak ibu tunggu 160 tahun. Mau?," Ujar Jokowi.
"Silakan yang mau nunggu saya beri sepeda sini. Inilah problem yang harus saya sampaikan apa adanya," tambah Jokowi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan menyelesaikan program sertifikat tanah di DKI Jakarta hingga akhir 2019.
Itu artinya, sampai akhir tahun ini seluruh tanah di Ibu Kota Indonesia ini sudah tersertifikasi.
"Seluruh tanah DKI Jakarta disertifikat selesai tahun ini," kata Sofyan di Lapangan Bola Arcici, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019).
Sofyan menyebutkan, pemberian sertifikat kali ini diberikan kepada 3.000 masyarakat Jakarta Pusat. Namun, secara keseluruhan sudah diserahkan 30.000 warga DKI Jakarta.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
