Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 06 Feb 2019 13:38 WIB

Ditagih Pungli Sertifikat Tanah, BPN: Lapor Polisi

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Foto: Akrom Hazami/detikcom Foto: Akrom Hazami/detikcom
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menampik kabar pengurusan sertifikat tanah harus membayar jutaan rupiah. Pihak BPN menegaskan tidak memungut biaya apapun dalam pengurusan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Untuk itu BPN mengimbau kepada masyarakat untuk melapor apabila terjadi pemungutan biaya untuk pengurusan PTSL. Pelaporan bisa dilakukan ke pihak kepolisian maupun BPN.

"Kalau ada pungutan-pungutan, kami mengimbau masyarakat untuk sesegera mungkin lapor ke polisi atau langsung ke BPN. Kami sudah tegaskan tidak memungut biaya apapun," ungkap ungkap Kabag Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis, kepada detikFinance, Rabu (6/2/2019).




Harison pun kaget mendengar kabar bahwa ada pungutan hingga jutaan rupiah. Menurutnya, pungutan tersebut harus diselidiki lagi untuk apa dan siapa pemungutnya.

"Mungkin coba didalami yang memungut sampai jutaan itu pihak mana ya, dan untuk apa? Yang pasti kalau kami tidak memungut biaya apapun," kata Harison.




Sebelumnya, muncul kabar mengenai warga Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, Banten yang mengaku membayar sejumlah uang untuk mengurus PTLS. Jumlah yang dibayarkan bahkan mencapai Rp 2,5 juta. Padahal, seharusnya program sertipikasi tanah ini cuma-cuma dan tanpa biaya.


Saksikan juga video 'Anies Dampingi Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]


Ditagih Pungli Sertifikat Tanah, BPN: Lapor Polisi



(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed