Rabu, 06 Feb 2019 13:48 WIB
Sertifikat Tanah Bayar Rp 2,5 Juta, Darmin: Saya Telepon Menteri ATR
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Program sertifikasi tanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertimpa kabar negatif. Sebab, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang harusnya tanpa pungutan sepeserpun, namun kabarnya masih ada masyarakat yang harus membayar.
Bahkan untuk membiayai program tersebut masyarakat harus merogoh kocek cukup dalam. Kabarnya, di Kelurahan PondoK Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan ada warga yang mengatakan harus membayar hingga Rp 2,5 juta untuk mengurus PTSL.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan menghubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil agar mengecek informasi tersebut.
"Nanti kita cari ya pokoknya kita cari dulu dong (informasinya). Itu kan beritanya begini, ya nanti kita cari, nanti saya telepon Menteri Agraria-nya supaya dicek di lapangan," kata Darmin di kantornya, Rabu (6/2/2019).
Sebelumnya, lewat Kabag Humas ATR/BPN Harison Mocodompis, Kementerian ATR sudah memberi keterangan soal hal tersebut.
Dia menegaskan bahwa sertifikasi tanah lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memang gratis tanpa biaya. BPN menegaskan tidak ada pungutan apapun dari pihaknya. BPN mengatakan pembiayaan tersebut bukan permintaan dari pihaknya.
"Untuk kegiatan PTSL, di BPN sudah tidak ada sama sekali biaya yang dipungut, mulai dari pengukuran sampai dengan sertifikat terbit. Saya tegaskan, pungutan hingga jutaan rupiah itu bukan dari pihak kami," ungkap Harison kepada detikFinance, Rabu (6/2/2019).
Harison bahkan mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di Banten. Menurutnya, Kanwil Banten tidak memungut biaya apapun dalam pengurusan PTSL.
"Ya kami sudah tindak lanjuti, kami sudah cek ke Kanwil BPN di Banten. Dari BPN sama sekali tidak ada pungutan apapun," tegas Harison.
Saksikan juga video 'Anies Dampingi Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Jakarta':
(eds/eds)
Bahkan untuk membiayai program tersebut masyarakat harus merogoh kocek cukup dalam. Kabarnya, di Kelurahan PondoK Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan ada warga yang mengatakan harus membayar hingga Rp 2,5 juta untuk mengurus PTSL.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan menghubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil agar mengecek informasi tersebut.
Sebelumnya, lewat Kabag Humas ATR/BPN Harison Mocodompis, Kementerian ATR sudah memberi keterangan soal hal tersebut.
Dia menegaskan bahwa sertifikasi tanah lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memang gratis tanpa biaya. BPN menegaskan tidak ada pungutan apapun dari pihaknya. BPN mengatakan pembiayaan tersebut bukan permintaan dari pihaknya.
"Untuk kegiatan PTSL, di BPN sudah tidak ada sama sekali biaya yang dipungut, mulai dari pengukuran sampai dengan sertifikat terbit. Saya tegaskan, pungutan hingga jutaan rupiah itu bukan dari pihak kami," ungkap Harison kepada detikFinance, Rabu (6/2/2019).
Harison bahkan mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di Banten. Menurutnya, Kanwil Banten tidak memungut biaya apapun dalam pengurusan PTSL.
"Ya kami sudah tindak lanjuti, kami sudah cek ke Kanwil BPN di Banten. Dari BPN sama sekali tidak ada pungutan apapun," tegas Harison.
Saksikan juga video 'Anies Dampingi Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Jakarta':
 |
(eds/eds)
