Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 29 Apr 2019 19:42 WIB

Pengembang Usul Ada Rumah untuk MBR di Rencana Tata Kota

Zulfi Suhendra - detikFinance
Foto: Agung Pambudhy Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Kalangan pengembang mendorong adanya zona khusus untuk rumah rakyat di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Saat ini pemerintah daerah tengah menyusun RDTR.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan laju urbanisasi harus dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi sekitar 68% penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di perkotaan pada 2025.

Merujuk data dari World Bank, 1% laju urbanisasi baru mampu meningkatkan 4% PDB per kapita masyarakat Indonesia. Padahal di negara - negara lain seperti Thailand dan Vietnam, 1% laju urbanisasi dapat mendorong 7% - 8% PDB per kapita penduduknya.

"Jadi, rencana tata ruang perkotaan ke depan harus memberikan keberpihakan dan kepastian bermukim untuk MBR dan kaum miskin kota. Harus ada inovasi seperti zona perumahan rakyat dalam RDTR terutama di kota - kota yang menjadi sasaran urbanisasi," ungkap pria yang akrab disapa Eman ini di sela acara "Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi" dalam keterangan yang diterima, Senin (29/4/2019).

Menurut dia, keadilan tata ruang seperti zonasi perumahan rakyat ini juga dapat membendung terjadinya urban sparwl yang menyebar ke pinggiran kota, sehingga MBR dipaksa tinggal jauh dari pusat kota sehingga menyebabkan kemacetan, polusi, ketidakefisienan dan biaya transportasi yang mahal.


Dengan adanya zona perumahan rakyat dalam RDTR, ungkap Eman, diyakini akan memberi akses lebih luas bagi MBR untuk memiliki rumah di dekat atau di tengah pusat kota seperti yang sudah diterapkan di banyak negara.

Selain itu, zona khusus rumah rakyat ini juga diyakini bisa mengontrol harga tanah juga pajak bumi dan bangunan. "Swasta boleh saja masuk, tetapi dia harus membangun rumah untuk MBR di situ, tidak boleh komersial," tegas Eman.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), hingga Maret 2019 baru 52 Perda RDTR yang sudah rampung dari 1.383 Perda RDTR yang seharusnya disusun di seluruh kota se-Indonesia. Realisasi itu masih sangat rendah sekali, padahal RDTR merupakan acuan pembangunan kota.

Keberadaan zona khusus rumah rakyat di dalam RDTR diyakininya akan efektif membantu Program Sejuta Rumah (PSR) yang sedang digiatkan pemerintah baik dari sisi permintaan atau kebutuhan masyarakat maupun penyediaan (pasokan) dari pengembang.


Eman melanjutkan, pengembangan zona khusus memerlukan sejumlah syarat mutlak agar sukses berjalan. Pertama pemerintah harus mendukung penuh pembangunan infastruktur kawasan zona khusus rumah rakyat, dan syarat kedua pemerintah daerah harus tegas melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan di zona tersebut.

"Kontrol pemerintah daerah penting sekali. Artinya kalau di zona itu khusus rumah MBR, maka tidak bisa dijual misalnya kepada pengembang rumah komersial. Harus tegas sesuai peruntukkannya, ada law enforcement di situ," ujar Eman.

Terkait penyusunan RDTR, IAP DKI Jakarta menyelenggarakan pelatihan penyusunan dan perencanaan kota. Pelatihan tersebut dilakukan selama tiga hari dari 24-26 April 2019 yang diikuti puluhan perencana kota (planner) dari Jakarta dan Jawa Barat.

Pelatihan ini melibatkan pemateri dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, akademisi dan praktisi termasuk dari REI.

Pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi para perencana kota dalam penyusunan RDTR. Apalagi, banyak kawasan perkotaan yang belum memiliki Perda RDTR yang dapat menimbulkan ketidakpastian usaha di berbagai sektor.

"Ada pekerjaan besar bagi para perencana kota untuk dapat terlibat dalam penyusunan RDTR di seluruh Indonesia. Nah di pelatihan ini kami memberikan materi-materi agar perencana kota dapat menyusun dokumen RDTR yang berkualitas," ujar Dhani.


Tonton juga video Jokowi Restui Ibu Kota Pindah ke Luar Pulau Jawa:

[Gambas:Video 20detik]


Pengembang Usul Ada Rumah untuk MBR di Rencana Tata Kota
(zul/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed