Jakarta -
Presiden Joko Widodo sudah memilih satu dari tiga opsi lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta yang dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Jokowi memilih lokasi ibu kota baru di luar Jawa.
Merespons opsi yang dipilih Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, mengatakan sudah ada lahan seluas 300.000 hektare di luar Jawa. Cuma, mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu masih merahasiakan di mana tepatnya lokasi lahan seluas 300.000 hektar itu.
Yang jelas, lahan tersebut jauh lebih luas dari yang dibutuhkan sekitar 40.000 hektar. Nantinya, ibu kota negara yang baru ini hanya memindahkan pusat pemerintahan saja, sedangkan pusat bisnis masih di DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mau tahu informasi selengkapnya? Silakan baca di sini:
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan pemerintah sudah memiliki lahan sekitar 300 ribu hektar (Ha) untuk calon ibu kota baru negara Indonesia.
Hanya saja, dirinya masih enggan menyebutkan lokasi lahan tersebut ada di mana.
"Yang jelas Pak Presiden mengatakan di luar Jawa. Kita sudah ada," kata Sofyan di komplek Istana, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Sofyan menjelaskan, alasan pemerintah masih menyembunyikan daerah calon ibu kota negara yang baru agar tidak ada spekulan tanah yang bermain. Yang pasti, lanjut Sofyan, lahan tersebut mencapai ratusan ribu hektar.
"Sekarang kenapa nggak dikasih tahu lokasi karena nanti banyak sekali spekulan tanah. Daerah ini tanah negara," ujar dia.
"Mungkin sekitar 300-an ribu hektar. Supaya nanti kota masa depan yang bagus yang ada taman luas," tambahnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan lahan yang dipersiapkan untuk ibu kota baru adalah milik negara.
"Kita sudah tahu, sudah ada gambarnya. Tanahnya ada, lokasinya bagus. Pakai tanah milik negara. Bukan tanah BPN ya. Masih tanah Kementerian Kehutanan," kata Sofyan dalam Konferensi Pers ATR/BPN, Jumat (3/5/2019).
Lalu, Sofyan menyebutkan luasnya sekitar 300.000 hektare, sesuai dengan perintah dari Presiden Jokowi.
Untuk desain tata ruangnya, Sofyan mengatakan sudah dibuat sebagai draft awal. Desain awalnya pun sudah dibuat dengan bagus.
Nantinya, tanah untuk Ibu Kota tersebut akan dibangun dengan infrastruktur perangkat negara, dan infrastruktur perumahan yang dibuat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentunya juga dengan sarana dan pra-sarana yang mencerminkan sebagai Ibu Kota masa depan.
Pemindahan Ibu Kota baru Republik Indonesia sudah dicanangkan. Pembangunannya direncanakan menggunakan tanah negara seluas 300.000 hektare milik negara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil Sofyan mengatakan, penggunaan tanah milik negara ini sebagai upaya menekan anggaran.
"Ya semaksimal mungkin tanah negara. Sedapat mungkin. Kalau bisa seluruhnya. Sehingga biaya pembangunan itu, biaya pembebasan tanah menjadi minimum," kata Sofyan dalam Konferensi Pers ATR/BPN, Jumat (3/5/2019).
Selain itu, penggunaan tanah milik negara ini juga untuk mencegah spekulan tanah. Bercermin pada kejadian di Cilamaya dulu, Sofyan mengimbau masyarakat agar tidak bertindak dahulu.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
