.webp)
Lalu, bagaimana sistem pembiayaan pembangunan ibu kota baru nanti? Simak berita lengkapnya di sini.
Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru
|
Foto: Rifkianto Nugroho
|
"Pemerintah sendiri nanti akan sangat minimal menggunakan dana dari APBN. Terbatas sekali," katanya dalam acara diskusi perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Selain itu, Erani menjelaskan bahwa penggunaan APBN nantinya tak akan digunakan secara langsung. Maksudnya, seluruh pembiayaan ibu kota baru dari beberapa persen APBN akan dicicil. "Arahan dari Presiden akan sedikit sekali pakal APBN. Karena, APBN nantinya akan diambil dari anggaran multi year," ujar dia.
Rp 400 triliun untuk apa saja?
|
Foto: Rachman Haryanto
|
Baiay tersebut akan dipakai untuk membangun sarana dan prasarana pendukung ibu kota. Antara lain akan disiapkan di ibu kota baru di antaranya adalah kantor-kantor pemerintahan, perumahan aparatur negara, sarana pelayanan sosial dasar seperti sekolah, rumah sakit hingga sarana pelayanan publik lainnya.
"Dalam kajian Bappenas untuk keperluan pemindahan ibu kota yg isinya kantor-kantor, perumahan aparatur pemerintah, sarana pelayanan sosial dasar maupun publik, dan beberapa hal pokok lainnya itu dibutuhkan sekitar 40.000 hektare," kata Erani.
Biaya PIndah Ibu Kota Lebih Murah Dibanding Obati 'Sakit' Jakarta
|
Foto: Lamhot Aritonang
|
Perpindahan ibu kota dinilai lebih menguntungkan jika dibandingkan harus terus menerus menelan rugi akibat kemacetan Jakarta tadi.
"Pemborosan-pemborosan itu sudah bukan masa nya lagi bagi kita untuk mengkompromikan. Akan lebih murah lagi anggaran tadi dipakai salah satunya untuk pemindahan ibu kota saja dan program-program yang lain," katanya.
Ibu Kota Baru Tak Jadi Pusat Ekonomi RI
|
Foto: Rifkianto Nugroho
|
"Ibu kota baru tidak dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi. Hanya sebagai pusat pemerintahan dan negara," tutur Erani.
Erani mengatakan, pembangunan ibu kota baru nantinya akan difokuskan untuk kantor-kantor pemerintahan, perumahan aparatur negara, sarana pelayanan sosial dasar, dan sarana pelayanan publik. Infrastruktur-infrastruktur baru tersebut kata dia membutuhkan lahan seluas 40.000 hektare.
