Namun biaya pemindahan ibu kota dianggap bukan hal utama yang menjadi persoalan. Perpindahan ibu kota bahkan bisa dilakukan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun alias nol rupiah.
"Seperti di Malaysia, bangun ibu kota baru itu bisa Rp 0 dari APBN," kata mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dalam diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan pemerintah bisa 'tukar guling' untuk pembangunan kantor pemerintahan yang akan dibangun di ibu kota baru. Dasarnya adalah besar nilai hasil penjualan gedung pemerintahan yang ada di Jakarta bisa dipakai untuk membangun lima hingga sepuluh kali lipat lebih banyak jika digunakan untuk pembangunan di luar Jawa.
"Misalnya kantor pemerintahan kita yang ada di Jakarta kalau dijual itu bisa untuk 10 kantor baru di Kalimantan. Tukar guling saja, lima bangunan misalnya bisa di-switch dengan membangun jalan dan sebagainya itu bisa dipenuhi," kata dosen IPDN tersebut.
"Jadi itu perbandingannya bisa 1:10 atau 1:5. 1 meter di sini harganya bisa Rp 5 juta, di sana (Kalimantan) ada yang Rp 500.000 bahkan sampai Rp 5.000 semeternya. Sehingga harusnya dengan skema ini masalah biaya tidak usah dipikirkan seperti halnya yang dilakukan Malaysia memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya," tambahnya.
Jokowi Tinjau Kelaikan Kalteng Jadi Ibu Kota Baru: Nemu Feeling-nya:
(eds/ara)
