Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 20 Jun 2019 18:23 WIB

Sempat Terbelit Kasus Suap, Bagaimana Nasib Meikarta? Lippo: Jalan

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - CEO PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), John Riady menegaskan proses hukum KPK atas kasus suap di proyek Meikarta tidak mengganggu proses pembangunan. Menurut John, arahan pemerintah agar perusahaan terus melanjutkan pembangunan, sebab sudah ada masyarakat yang membeli unit di Meikarta.

"Enggak (terganggu), terus jalan aja. Kita kan mengikuti arahan pemerintah ya. Katanya terus jalan, yang pentingkan bangun. Karena kan itu janji kita ke konsumen ya," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Dia menambahkan tidak ada masalah dari sisi perizinan, sehingga pembangunan masih terus dilakukan.


Meikarta sendiri saat ini masih dalam tahap pembangunan fase I-a. Di fase ini dibangun 56 tower yang berisi 22.500 unit.

Dari 56 tower tersebut, menurut John, 4 tower di antara akan selesai dibangun. Pada Agustus 2019 mendatang rencananya akan dilakukan topping off atas 4 tower tersebut.

"Dan 4 tower ini pada 3 bulan setelahnya itu Oktober seluruhnya akan dilakukan hand over. Kemudian akan terus bergulir (hingga 56 tower)," ujarnya.

Menurut John, dari 22.500 unit tersebut sekitar 65% sudah terjual. Sisanya 35% ditargetkan bisa terjual dalam kurun waktu antara 18 bulan hingga 24 bulan ke depan.

Untuk total 56 tower sendiri pihaknya menargetkan bisa dibangun seluruhnya pada kuartal IV-2020 atau kuartal I-2021.

"Itu 56 tower itu fase I-a, ini (total lahan) adalah 28 hektar dari total pengembangan (Meikarta) sekitar 500 hektar atau 400 hektar sekian lah," tutupnya.

Bangun 100.000 Rumah

John menjelaskan membangun 100 ribu rumah adalah target perusahaan jangka menengah. Nilai investasinya untuk mencapai target itu diperkirakan membutuhkan Rp 100 triliun.

"Sekarang LPKR mau lebih fokus dalam 3 pilar core bisnis kita, yakni perumahan, mal dan healthcare. Jadi perumahan ini salah satu ujung tombak dan core bisnis. Jadi 100 ribu itu ya itu angka yang besar, tapi ya itu rencana kami," terangnya

Target ambisius itu termasuk dari proyek-proyek hunian yang sudah dan tengah dibangun perusahaan, termasuk Meikarta. Untuk perkiraan investasi sebesar Rp 100 triliun, salah satu upayanya perusahaan akan menggandeng pemodal swasta atau private equity. Pihak swasta itu yang telah membeli penerbitan saham baru (right issue) yang dilakukan LPKR senilai Rp 11 triliun.

Dana perkiraan investasi itu, terang John, bukan berarti perusahaan akan mencari modal hingga Rp 100 triliun. LPKR akan menggunakan dana hasil penjualan proyek yang sudah ada untuk kembali membangun proyek hunian.


"Angka Rp 100 triliun ini jangka panjang. Kita tidak ada right issue lagi. Dana itu kan akan muter lagi kan. Yang jelas kita akan bangun 100 ribu dari internal. Itu jangka menengah panjang ya mungkin 5-10 tahun," tambahnya.

Untuk right issue sendiri dalam Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV John mengaku sudah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minggu lalu. Dana itu diyakini akan cair sebelum 1 Juli.

Dari dana right issue itu sebagian akan digunakan untuk membayar utang-utang perusahaan. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 3 triliun.

Selain right issue, LPKR juga baru saja mendapatkan dana sekitar Rp 3,64 triliun dari hasil penjualan Lippo Mall Puri (Puri Mall). "Jual Puri Mall sekitar Rp 4 triliun lah. Jadi total sekitar Rp 15 triliun. Ya kira-kira yang untuk proyek Rp 5 triliun, termasuk untuk Meikarta," tutupnya. (das/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com