Rapat di Kantor Luhut, Triawan Munaf Ungkap Kendala Pengembangan 'Bali Baru'

Rapat di Kantor Luhut, Triawan Munaf Ungkap Kendala Pengembangan 'Bali Baru'

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 10 Jul 2019 15:12 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar rapat koordinasi mengenai pengembangan 4 kawasan pariwisata 'Bali Baru' yakni Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Danau Toba. Hadir dalam rapat ini Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf.

Rapat dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tak memimpin rapat ini dan digantikan Deputi II Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin.

Dari rapat tersebut, Triawan menjelaskan, pengembangan pariwisata masih menemui kendala, salah satunya lahan. Dia bilang, pengembangan pariwisata membutuhkan tambahan lahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalnya gini diperlukan lahan, lahan itu yang punya KLH (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), kan setiap ada hutan yang mau digunakan harus ada penggantinya, itu kan ada anggaran, kalau anggaran belum dianggarkan tahun ini misalnya, gimana, kan nggak bisa, kan nggak bisa perubahan anggaran, tambahan anggaran," katanya usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Rabu (10/7/2019).


"Mungkin nggak ada diskresi lahan hutan yang diambil, diskresi dari menteri diubah penggunaannya sehingga tidak perlu ada penggantian. Tapi itu masih dibicarakan terus," ujarnya.

Triawan belum merinci jumlah tambahan yang digunakan. Meski demikian, kebutuhan tambahan lahan merata di 4 kawasan ini.

Dia melanjutkan, rapat kali baru mendata sejumlah kendala yang ditemui dalam pengembangan Bali baru tersebut. Dia bilang, belum ada keputusan lebih lanjut.

"Tadi baru identifikasi, oh ternyata lahan begini aturannya, harus ada pengganti, dan pengganti uang. Belum diputuskan," ujarnya.

Selain masalah lahan, masalah yang muncul dalam pengembangan pariwisata ini mengenai rencana induk (master plan). Master plan ini akan disusun oleh badan otoritas masing-masing wilayah pariwisata.

"Masalah masterplan, investor akan masuk kalau masterplan sudah ada. Dan akan masuk kalau status tanahnya sudah beras," ujarnya.


Selanjutnya, Triawan menuturkan, 4 kawasan pariwisata itu baru benar-benar siap seperti halnya Bali dalam kurun waktu 2 tahun. Asal, percepatan pengembangannya terus berjalan.

"Dua tahun, kalau percepatannya jalan, kan makan waktu. Walaupun mereka sekarang tetap jalan," tutupnya.



Tonton Video Jokowi: Mandalika akan Menjadi 'Bali Baru':

[Gambas:Video 20detik]


Rapat di Kantor Luhut, Triawan Munaf Ungkap Kendala Pengembangan 'Bali Baru'




(dna/dna)

Hide Ads