Rapat dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tak memimpin rapat ini dan digantikan Deputi II Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin.
Dari rapat tersebut, Triawan menjelaskan, pengembangan pariwisata masih menemui kendala, salah satunya lahan. Dia bilang, pengembangan pariwisata membutuhkan tambahan lahan.
"Mungkin nggak ada diskresi lahan hutan yang diambil, diskresi dari menteri diubah penggunaannya sehingga tidak perlu ada penggantian. Tapi itu masih dibicarakan terus," ujarnya.
Triawan belum merinci jumlah tambahan yang digunakan. Meski demikian, kebutuhan tambahan lahan merata di 4 kawasan ini.
Dia melanjutkan, rapat kali baru mendata sejumlah kendala yang ditemui dalam pengembangan Bali baru tersebut. Dia bilang, belum ada keputusan lebih lanjut.
"Tadi baru identifikasi, oh ternyata lahan begini aturannya, harus ada pengganti, dan pengganti uang. Belum diputuskan," ujarnya.
Selain masalah lahan, masalah yang muncul dalam pengembangan pariwisata ini mengenai rencana induk (master plan). Master plan ini akan disusun oleh badan otoritas masing-masing wilayah pariwisata.
"Masalah masterplan, investor akan masuk kalau masterplan sudah ada. Dan akan masuk kalau status tanahnya sudah beras," ujarnya.
Selanjutnya, Triawan menuturkan, 4 kawasan pariwisata itu baru benar-benar siap seperti halnya Bali dalam kurun waktu 2 tahun. Asal, percepatan pengembangannya terus berjalan.
"Dua tahun, kalau percepatannya jalan, kan makan waktu. Walaupun mereka sekarang tetap jalan," tutupnya.
Tonton Video Jokowi: Mandalika akan Menjadi 'Bali Baru':
 |
Simak Video "Jelang Purnabakti, Kepala Bekraf: Perjalanan Masih Panjang"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
