Jakarta -
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan jangan mimpi dapat keuntungan kepada para spekulan tanah yang mengklaim lokasinya di calon ibu kota negara yang baru.
Calon ibu kota negara yang baru sudah ditetapkan di Pulau Kalimantan. Nantinya, Kalimantan akan menjadi pusat pemerintahan yang baru. Hanya saja, pemerintah masih menutup rapat-rapat informasi provinsi apa yang akan dijadikan sebagai pengganti DKI Jakarta.
Belum belum juga ditetapkan provinsi mana di Kalimantan yang bakal jadi ibu kota, para spekulan tanah sudah mulai beraksi, terutama di website. Banyak yang menjual tanah via online.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas bagaimana sikap pemerintah? Simak selengkapnya di sini:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengimbau kepada para spekulan tanah untuk tidak berspekulasi mengenai lokasi calon ibu kota negara yang baru. Sebab, Pemerintah sampai saat ini masih menutup rapat-rapat mengenai provinsi apa yang akan menjadi ibu kota negara atau calon pengganti DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
"Intinya berbagai hal sudah saya sampaikan, ada lahan luas, jangan bikin di atas lahan yang pas-pasan, maka dicari yang luas, yang dikuasai pemerintah," kata Menteri PPN Bambang Brodjonegoro di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Bambang menegaskan, lokasi pusat pemerintahan yang akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan merupakan milik pemerintah dan lahannya sangat luas. Sehingga tidak ada lagi kegiatan ganti rugi.
Oleh karena itu, Bambang mengingatkan kepada para spekulan untuk tidak bermimpi mendapatkan keuntungan dari hasil 'gorengan' lahan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan lokasi ibu kota Indonesia yang baru di Pulau Kalimantan berada di lahan 100% milik negara.
Hal itu juga menjawab banyaknya spekulan yang sudah menjual tanah dengan embel-embel lokasinya di calon ibu kota negara. Paling baru, muncul nama Samboja sebagai kandidat kuat yang lokasinya di pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah mencapai 1.045,90 km2.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan banyaknya spekulasi mengenai penetapan lokasi calon ibu kota di Pulau Kalimantan bukan jadi tanggung jawab pemerintah.
"Itu bukan karena intervensi dari pemerintah. Tapi lokasi yang akan dipilih adalah lokasi yang sudah dikuasai oleh pemerintah," kata Bambang di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Ibu kota negara sudah dipastikan akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan, setelah Presiden Jokowi meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2020.
Meski dipastikan pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, Pemerintah hingga saat ini masih menutup rapat-rapat di mana lokasi persis yang bakal dipilih sebagai pusat pemerintahan baru menggantikan DKI Jakarta.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro pun menyampaikan kriteria lokasinya.
"Kita cari lokasi di tengah, memang di air, di Selat Makassar. Antara Kalimantan dan Sulawesi nah kita harus mikir Kalimantan Timur atau Sulawesi Barat," kata Bambang di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Bambang mengatakan calon ibu kota negara harus berada di tengah-tengah. Sebab, Indonesia merupakan negara yang besar.
Indonesia, kata Bambang, bukan hanya DKI Jakarta yang menanggung banyak beban. Mulai dari jumlah penduduk, perekonomian, hingga mengatasi soal kemacetan. Oleh karena itu, dipilihlah calon ibu kota baru harus berada di tengah-tengah.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
