Soal Wacana 'Tukar Guling' Ibu Kota Baru, Kemenkeu: Masih Diskusi

Jakarta - Kementerian Keuangan akan ikut terlibat dalam penetapan skema pendanaan rencana pemindahan ibu kota negara yang ditetapkan di Pulau Kalimantan. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan pihaknya sampai saat ini masih mendiskusikan mengenai skema pendanaan pemindahan ibu kota negara yang rencananya di Kalimantan Timur.

"Tentunya pas mulai pendanaan pasti akan dilibatkan Kementerian keuangan, tapi sekarang menyiapkan plan-nya dulu," kata Askolani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Pemerintah lewat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut sumber pendanaan akan menggunakan APBN, kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU), partisipasi swasta dan BUMN.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Bappenas: Bukan Samarinda atau Balikpapan

Ada pula wacana pemanfaatan aset-aset negara yang berada di DKI Jakarta. Seperti menyewakan gedung kementerian/lembaga (k/l) dan hasilnya menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Skema ini bisa dibilang tukar guling aset negara yang artinya gedung pemerintahan yang ada di Jakarta nantinya bisa ditukarkan dengan dana dari swasta atas pemanfaatan aset negara tersebut.

Namun, Askolani mengungkapkan bahwa skema tersebut masih dibahas lebih dalam di jajaran internal pemerintah.

"Tahapan ini tentunya masih didiskusikan internal pemerintah, sabar," ujar Askolani.

Baca juga: Anies soal Nasib Jakarta Saat Tak Lagi Jadi Ibu Kota: Jalan Terus!

(hek/eds)