Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 23 Agu 2019 20:00 WIB

Jokowi Disarankan Kaji Ulang Pindah Ibu Kota

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: Pindah Ibu Kota (Denny Pratama/Tim Infografis) Foto: Pindah Ibu Kota (Denny Pratama/Tim Infografis)
Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan menimbulkan berbagai kontroversi. Beberapa kali pihak parlemen, analis, dan sebagainya mempertanyakan kembali soal wacana pemerintah ini.

Begitu pula dengan para ekonom yang berkumpul di diskusi publik bertajuk 'tantangan persoalan ekonomi sosial dan pemerintahan ibu kota baru' siang ini.

Para ekonom tersebut menyampaikan beberapa saran terhadap pemerintah apabila mau memindahkan ibu kota, serta alternatif lain yang dianggap lebih cocok untuk kemajuan Indonesia dari pada harus memindahkan ibu kota.

Saran pertama datang dari anggota Tim Peneliti Pemindahan Ibu Kota Institut For Development of Economic and Finance (INDEF), Rizal Taufikurrohman. Rizal mengungkapkan, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang pemindahan ibu kota. Pasalnya, dari hasil penelitiannya, pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan tidak berdampak apa pun terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil secara nasional.

"Pemerintah ini perlu meninjau ulang rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Dari sisi ekonomi, tidak berdampak pada PDB riil nasional dan juga terhadap indikator pembentuknya," tutur Rizal di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).


Lalu, Rizal menuturkan pemindahan ibu kota negara sebaiknya dilakukan saat kondisi perekonomian Indonesia sedang stabil.

"Pemindahan ibu kota negara sebaiknya dilakukan dalam kondisi perekonomian negara sedang stabil. Di mana produktivitas industri dan sektor tradable goods berbasis sumber daya sedang tumbuh baik dan signifikan," imbuh Rizal.

Selain Rizal, anggota Komite Ekonomi Nasional (KEIN) Mohamad Fadhil Hasan juga angkat bicara. Bedanya dengan Rizal, Fadhil memberikan alternatif terhadap pemerintah. Menurutnya, pemerintah lebih baik menggunakan anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 485 triliun untuk membangun kawasan ekonomi di daerah-daerah dan juga ditambahkan ke anggaran pembangunan infrastruktur.

"Kalau misalnya pindah ibu kota ini alasannya untuk pemerataan, itu anggaran infrastruktur yang Rp 420 triliun ditambah juga dari anggaran pemindahan ibu kota, juga untuk membangun pusat-pusat ekonomi di daerah-daerah," tutur Fadhil.

Menurutnya, dengan alternatif tersebut maka bisa mencegah urbanisasi terutama ke Jakarta, karena pertumbuhan ekonominya merata.

"Dengan ada kawasan-kawasan ekonomi baru maka bisa mencegah urbanisasi, itu akan lebih memeratakan dibandingkan dengan kita memutuskan membangun ibu kota di suatu tempat," papar Fadhil.


Terakhir, ekonom senior Emil Salim, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era pemerintahan Soeharto. Menurutnya, anggaran yang sangatlah besar untuk pemindahan ibu kota sebaiknya di alokasikan ke proyek lain. Ia menyebutkan soal pembangunan infrastruktur

Ia memaparkan, Indonesia perlu dana US$ 1,5 triliun atau setara dengan Rp 21.328 triliun untuk mengimbangi perkembangan teknologi transportasi dengan negara lain.

"Untuk infrastruktur, betul Pak Jokowi, saya setuju. Bahkan, kita perlu US$ 1,5 triliun untuk mengatasi kekurangan infrastruktur atau gap infrastruktur dengan negara lain. Kenapa (dana pemindahan ibu kota) tidak digunakan untuk infrastruktur dari pada pindah ibu kota?" sebut Emil.

Simak Video "Dear Pemerintah, Waspadai Isu Lingkungan yang Bisa Muncul di Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com