Rencana Pindah Ibu Kota Dianggap Jalan di Tempat

Jakarta - Pemerintah dianggap masih jalan sendiri dalam merealisasikan pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Bahkan rencananya dianggap jalan di tempat karena masih belum lokasi dan pendanaannya hingga kini.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan pemerintah harus melibatkan banyak kalangan termasuk pengusaha untuk merealisasikannya.

"Apa yang perlu dikritisi, pemindahan ibu kota ini bukan hal yang gampang," kata Robert dalam acara polemik Sindo Trijaya, Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Anggaran yang dibutuhkan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Kalimantan diperkirakan mencapai Rp 485 triliun. Menurut Robert, pemerintah alangkah baiknya melibatkan pengusaha.

Keterlibatan pengusaha, kata Robert agar para pemilik modal mengetahui lebih awal konsep pendanaan yang dibutuhkan dalam wacana besar ini.

"Uangnya Rp 470 triliun itu tidak kecil, sumbernya dari mana? Apakah benar APBN hanya 30%, 70% apakah dari sewa gedung di Jakarta?," tegas dia.

Baca juga: Ini Desain Ibu Kota Baru RI di Kalimantan

Lanjut Robert, untuk merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan diperlukan tim atau badan khusus yang isinya lintas sektor dari pemerintahan, akademisi, ahli, hingga pengusaha.

Keberadaan tim atau badan khusus ini, kata Robert juga bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah atau Presiden Jokowi jika banyak khalayak yang ingin mengetahui progresnya.

"Pemindahan ibu kota itu butuh kerja bersama dan perlu komponen semua. Ada unsur masyarakat sipil, dan media. Sehingga petanya sangat jelas, Kita ini kan gini-gini saja. Ini kerja pemerintah saja atau siapa?" ungkapnya.

Baca juga: Flashback Momen Sukarno Mau Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta

(hek/eds)