ADVERTISEMENT
Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 29 Agu 2019 10:50 WIB

Dahlan Iskan Bicara soal Ibu Kota Kilat

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Hasan Alhabshy Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Pindah ibu kota perlahan tak lagi menjadi wacana belaka. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi yang akan menjadi ibu kota baru.

Ibu kota nantinya akan berada di Kalimantan Timur. Tepatnya di sebagian Kabupaten Paser Penajam Utara (PPU) dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana ini banyak menuai tanggapan pro dan kontra. Salah satu yang memberikan tanggapan adalah mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Dalam tulisannya yang diberi judul Ibu Kota Kilat, dia berpandangan bahwa rencana pemindahan ibu kota yang dilakukan Jokowi betul-betul cepat.

"Bapak Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkannya. Senin lalu. Dalam event yang khusus dibuat untuk mengumumkan lokasi itu. Sudah pasti, itu di bibir Teluk Balikpapan, Kaltim. Tidak ada lokasi lain yang dimaksud seperti itu. Kecuali ujung Teluk Balikpapan tersebut," ujarnya dilansir dari tulisannya di disway.id, Kamis (29/8/2019).

Dahlan berpandangan waktu pembangunan ibu kota yang disusun oleh pemerintah begitu cepat. Dimulai dari 2020, kemudian pada 2024 Istana Negara dan 34 gedung kementerian ditargetkan selesai.

"Artinya, gedung-gedungnya sudah jadi. Jalan-jalan rayanya sudah terhampar. Saluran-saluran air sudah selesai. Listrik-telepon-air bersih sudah beres," tambahnya.



Dia memaparkan lokasi menuju ibu kota baru tersebut juga mudah ditempuh, dari bandara Balikpapan langsung masuk tol yang bisa mempersingkat jarak tempuh ke lokasi.

Lokasi yang begitu strategis hingga waktu pembangunannya yang begitu presisi seolah bertentangan dengan realita birokrasi yang masih lamban saat ini. Baginya yang tidak suka atas birokrasi yang berbelit sangat senang mendengarnya.

Proses pemindahan ibu kota yang begitu cepat diibaratkan seperti perusahaan swasta yang membangun kawasan hunian. Begitu fleksibel.

Malah menurutnya lebih fleksibel dari sebuah perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang ingin melakukan sesuatu biasanya harus meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Ini sudah mirip sebuah perusahaan keluarga," ujarnya.

Dia menyebut proses pengadaan ibu kota baru ini seperti terobosan baru. Mungkin terbesar dalam sejarah birokrasi Indonesia atau bahkan di dunia.

"Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden asal Solo Pak Jokowi. Cepatnya bukan main. Akan lebih cepat dari proyek apa pun. BSD pun memerlukan waktu lebih 15 tahun. Ibu kota baru kita itu hanya perlu waktu lima tahun. Dari gagasan, sampai perencanaan, proses legal, administrasi, pendanaan sampai bisa ditempati. Saya begitu kagumnya," tulisnya.



Simak Video "Wajah Ibu Kota Baru di Benak Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]
(das/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com