Pindah Ibu Kota Rp 466 T, Fadli Zon: Mending Bereskan BPJS Kesehatan

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menentang rencana pemerintah memindahkan ibu kota. Menurutnya masih banyak permasalahan yang jauh lebih penting diselesaikan ketimbang pindah ibu kota.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) total kebutuhan anggaran pindah ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Menurut Fadli uang itu lebih baik digunakan untuk kepentingan lain seperti menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan dan utang BUMN.

"Lebih baik selesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan, utang dan lebih penting lagi selesaikan masalah di Papua," ujarnya dalam acara seminar Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Tak Mau Basa-basi, Amien Rais Minta Pindah Ibu Kota Dibatalkan

Fadli menilai, kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti model kebijakan garbage can. Model kebijakan itu diartikan bahwa pengambilan keputusan berantakan atau tidak berurutan.

"Dari perspektif kebijakan publik ini menganut model mungkin disebut garbage can. Artinya tidak bisa memilih apa yang jadi prioritas yang harus diselesaikan," terangnya.

Baca juga: Material Impor Ancam Pembangunan Ibu Kota Baru

Memang, lanjut Fadli, pindah ibu kota merupakan hal yang wajar dan banyak dilakukan di negara lain. Namun hal itu bisa dilajukan asalkan kondisi perekonomian sudah stabil.

"Dengan syarat kondisi ekonomi kita baik, kemiskinan teratasi, pengangguran teratasi, kemudian utang, defisit neraca perdagangan beres, persoalan pangan, energi beres, baru masuk akal. Sekarang ini pindah ibu kota dasarnya apa? Urgensinya apa? Kita tidak melihat ini jadi kebutuhan rakyat saat ini, mungkin nanti iya," tegasnya.

Simak Video "Gerilya Pemburu Tanah di Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(das/ara)