Berdasarkan perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) total kebutuhan anggaran pindah ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Menurut Fadli uang itu lebih baik digunakan untuk kepentingan lain seperti menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan dan utang BUMN.
"Lebih baik selesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan, utang dan lebih penting lagi selesaikan masalah di Papua," ujarnya dalam acara seminar Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Fadli menilai, kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti model kebijakan garbage can. Model kebijakan itu diartikan bahwa pengambilan keputusan berantakan atau tidak berurutan.
"Dari perspektif kebijakan publik ini menganut model mungkin disebut garbage can. Artinya tidak bisa memilih apa yang jadi prioritas yang harus diselesaikan," terangnya.
Memang, lanjut Fadli, pindah ibu kota merupakan hal yang wajar dan banyak dilakukan di negara lain. Namun hal itu bisa dilajukan asalkan kondisi perekonomian sudah stabil.
"Dengan syarat kondisi ekonomi kita baik, kemiskinan teratasi, pengangguran teratasi, kemudian utang, defisit neraca perdagangan beres, persoalan pangan, energi beres, baru masuk akal. Sekarang ini pindah ibu kota dasarnya apa? Urgensinya apa? Kita tidak melihat ini jadi kebutuhan rakyat saat ini, mungkin nanti iya," tegasnya.
Simak Video "Jokowi Sebut Ibu Kota Baru Tak Banjir dan Macet, Hadirin Tertawa"
[Gambas:Video 20detik]
(das/ara)
