Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim Dibayangi Material Impor

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Rabu, 04 Sep 2019 07:19 WIB
2.

Tantangan Selain Pembiayaan

Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim Dibayangi Material Impor
Foto: Negara-negara pindah ibu kota, seperti Indonesia. (Infografis detikcom)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan hal ini dibuktikan lewat masih banyaknya jumlah permasalahan yang diidentifikasi dari pelaksanaan 223 proyek strategis nasional (PSN).

"Hingga Maret 2019 masih ada 191 isu permasalahan terkait pelaksanaan 223 PSN. Dari jumlah tersebut, isu perencanaan dan penyiapan proyek menyumbang 30% di antaranya. Artinya itu tahapan krusial dalam pembangunan infrastruktur," kata Basuki.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan penyiapan proyek pembangunan infrastruktur adalah kesiapan rantai pasok material dan peralatan konstruksi. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap sistem rantai pasok tersebut.

Dia menjelaskan, penyiapan konstruksi terkait material dan peralatan konstruksi menjadi hal yang perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesiapannya melalui suatu strategi kinerja rantai pasok konstruksi yang dinamis. Rantai pasok konstruksi diharapkan tidak hanya tersentralisasi di Sumatera dan Jawa, namun juga harus memenuhi kebutuhan material dan peralatan konstruksi di wilayah lainnya.

"Khususnya Kalimantan yang akan jadi ibu kota negara yang baru," kata Basuki.

Basuki menjelaskan ada sejumlah tantangan yang harus dicari solusinya terkait penyiapan dan perencanaan konstruksi. Di antaranya belum adanya informasi kebutuhan peralatan dan material konstruksi yang akurat dan komprehensif.

Kemudian kelangkaan dan kemahalan material dan peralatan konstruksi masih ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Ketergantungan impor material dan peralatan konstruksi juga masih tinggi.

"Serta belum meratanya sistem produksi logistik dan belum ada regulasi yang khusus mengatur rantai pasok material dan peralatan konstruksi," kata Basuki.