-
Pemerintah segera memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Lahan seluas 180.000 Ha disiapkan untuk membangun ibu kota baru tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemindahan ibu kota akan menggunakan dana APBN seminim mungkin. Bahkan, investasi sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru bisa sepenuhnya ditutup lewat skema yang disiapkan pemerintah.
Jokowi bilang, hanya akan ada 40.000 Ha lahan yang dipakai untuk pembangunan di ibu kota baru. Sedangkan 140.000 Ha sisanya akan tetap sebagai lahan hutan yang berdampingan dengan kota baru tersebut.
Dari 40.000 Ha yang dibangun fisiknya, pemerintah sendiri hanya akan menggunakan sekitar 10.000 Ha untuk membangun pusat pemerintahan. Sedangkan sisanya sekitar 30.000 Ha lagi akan dijual kepada masyarakat yang ingin membangun hunian di wilayah ibu kota baru tersebut.
"Jadi 180.000 ribu Ha itu nggak semua akan dibangun dalam bentuk fisik. Pembangunan fisik mungkin hanya 40.000 Ha saja," kata Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pimpinan media nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Penjualannya sendiri nanti dilakukan oleh badan otorita yang bakal dibentuk untuk mengelola pembangunan ibu kota. Dia bilang, penjualan lahan seluas 30.000 Ha tersebut tak bakal dilakukan ke pengembang atau developer, melainkan langsung ke perorangan.
Skema ini dipilihnya setelah menemui sejumlah pihak terkait yang meyakinkan, bahwa tanah di ibu kota baru tersebut bisa dijual Rp 2 juta/m2.
"Kalau 2 juta/m2 dikali 30.000 Ha, sudah Rp 600 triliun. Itu sudah selesai dong. Untuk itu udah bisa bangun kota," kata Jokowi.
Jokowi menekankan pembangunan ibu kota bukan semata-mata hanya mendirikan bangunan baru saja. Dia ingin magnet pembangunan di Indonesia tak hanya terpusat di Jawa saja, sehingga pemindahan ke tengah-tengah wilayah di Indonesia bisa membawa magnet pembangunan merata ke wilayah lainnya.
"Intinya kota itu tujuannya untuk menggeser magnet. Visinya adalah menggeser pusat dan magnet bangsa Indonesia. Bukan hanya tersentralisasi di Pulau Jawa," kata Jokowi.
Pemerintah akan membangun ibu kota baru dengan konsep forest city. Forest city adalah konsep kota yang hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya.
"Pembangunan fisik mungkin hanya 40.000 Ha. Sisanya tetap hutan dan hijau. Kita juga nggak mau melakukan pembangunan ibu kota baru seperti membangun kota lama. Kita mau konsepnya smart and green city," kata Jokowi.
Selain konsep pembangunan yang ramah dengan alam, mobilitas pejalan kaki akan diutamakan di ibu kota baru. Jika pun ingin menggunakan kendaraan pribadi, Jokowi bilang ibu kota baru nanti hanya akan diisi oleh kendaraan bertenaga listrik.
"Kita akan optimalkan ke mana-mana bisa jalan kaki. Kalau nggak bisa jalan kaki, naik sepeda. Kalau nggak bisa naik sepeda, kendaraan pribadi tapi energinya listrik," katanya.
Ibu kota baru ini juga akan punya silicon valley layaknya yang ada di California, Amerika Serikat. Dengan demikian, kota ini akan mengadopsi konsep smart city a la industri 4.0.
"Jadi jangan bayangkan pusat pemerintahan di samping-sampingnya akan ada pabrik atau industri. Kita akan ada silicon valley a la Indonesia di sana, pusat keuangan juga mungkin akan dibangun," kata Jokowi.
Selain pemerataan pembangunan, salah satu alasan lain pemindahan ibu kota negara adalah beban Jakarta yang sudah sangat tinggi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan laporan, Jakarta menanggung rugi hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya gegara kemacetan di jalanan.
"Info dari Gubernur DKI, itu Rp 100 triliun (kerugian dari beban kota Jakarta) setahun," kata Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pimpinan media nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Jokowi menekankan pembangunan ibu kota bukan semata-mata hanya mendirikan bangunan baru saja. Dia ingin magnet pembangunan di Indonesia tak hanya terpusat di Jawa saja, sehingga pemindahan ke tengah-tengah wilayah di Indonesia bisa membawa magnet pembangunan merata ke wilayah lainnya.
"Intinya kota itu tujuannya untuk menggeser magnet. Visinya adalah menggeser pusat dan magnet bangsa Indonesia. Bukan hanya tersentralisasi di Pulau Jawa," kata Jokowi.
Pemindahan ibu kota baru juga tak dilakukan tergesa-gesa. Dia bilang semua kajian dilakukan secara komprehensif sejak lima tahun terakhir.
"Ketika awal saya jadi presiden, Andrinof Chaniago (Kepala Bappenas 2014-2015) selama 1 tahun sudah lakukan studi. Jadi ini bukan tiba-tiba muncul," ungkapnya.
.webp)
