Sederet Sanksi RUU Pertanahan, Halangi Petugas Dibui 2 Tahun

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 25 Sep 2019 17:00 WIB
1.

Sederet Sanksi RUU Pertanahan, Halangi Petugas Dibui 2 Tahun

Sederet Sanksi RUU Pertanahan, Halangi Petugas Dibui 2 Tahun
Ilustrasi/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan mengatur sejumlah aspek mengenai tanah. Salah satunya, mengenai ketentuan pidana di bidang pertanahan.

Berdasarkan draf RUU yang diterima detikcom, aspek pidana diatur dalam Bab XII dari Pasal 87 sampai Pasal 95. Salah satu pasal yang mencuri perhatian ialah Pasal 91 yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000," bunyi pasal tersebut.

Menurut Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, ketentuan tersebut merupakan sebuah kekacauan. Lantaran, bersinggungan dengan hak asasi manusia (HAM).


Dia bilang, setiap orang berhak melindungi apa yang ia dimiliki. Sehingga, menjadi aneh jika ingin melindungi apa yang dimiliki justru dipidana.

"Itu kekacauan luar biasa, orang mau mempertahankan haknya akan kewenang-wenangan itu hak asasi manusia bahkan ada di konstitusi kita. Setiap manusia itu berhak dilindungi barangnya, tidak boleh digusur sewenang-wenang itu di konstitusi kita. Masa orang mempertahankan haknya malah dipidana, ini kengawuran sistematis aja. Masa orang gusur tidak diancam pidana, yang melawan penggusur diancam pidana. Itu logika terbalik," katanya kepada detikcom, Rabu (25/9/2019).

Tak hanya soal menghalangi petugas, ketentuan pidana dan denda di RUU Pertanahan juga terkait soal perusakan dokumen, pemanfaatan lahan tanpa izin, dan lain-lain. Berikut daftarnya: