Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, untuk memberantas peredaran mafia tanah pihaknya membuat layanan pertanahan secara elektronik. Ada empat layanan elektronik yang telah diperkenalkan. Pertama adalah Layanan Elektronik Hak Tanggungan/HT-el yang meliputi Pendaftaran Hak Tanggungan, roya, cessie, subrogasi.
Kedua adalah Layanan Elektronik Informasi Pertanahan untuk Zona Nilai Tanah (ZNT). Ketiga adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Pengecekan.
Keempat adalah Modernisasi Layanan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.
"Ini adalah bagian dari upaya memperbaiki administrasi pertanahan. 1 Oktober kita kenalkan 4 layanan, masih uji coba di 42 kantor pertanahan," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Jika uji coba layanan elektronik ini berhasil, maka akan terus diperluas ke daerah lainnya. Di awal tahun layanan tersebut akan kembali ditambah. Dia berharap, minimal jika 20% layanan sudah berbasis elektronik, 80% masalah di pertanahan akan beres.
"Kalau misalnya 20 layanan bersifat elektronik, mungkin 80% masalah yang selama ini di BPN akan berkurang," ujarnya.
Pihaknya menargetkan, pada 2025 nanti seluruh layanan di sektor pertanahan akan berbasis elektronik, alias tak ada lagi yang konvensional. Dengan begitu tidak ada lagi ruang bagi mafia tanah merampas hak orang lain atas tanah.
"Mudah-mudahan kami 2025 hampir semua layanan nanti akan berbasis elektronik. Jadi dengan semua pendaftaran semua tanah pendekatan elektronik, ke depan maka kasus-kasus mafia tanah seperti ini akan sangat berkurang bahkan bisa mudah-mudahan dihilangkan," tambahnya.
Simak Video "Tipu Lansia, Sindikat Mafia Tanah di Jakarta Dibekuk Polisi"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/hns)
