-
Ibu kota baru Republik Indonesia (RI) yang segera dibangun di Kalimantan Timur bakal diisi oleh sejumlah infrastruktur jalan yang beragam. Jalur sepeda, tol hingga rel kereta bakal menghiasi ibu kota baru Indonesia yang berkonsep
tersebut.
Jalan tersebut ada yang melingkari kawasan pusat pemerintahan, ada yang melingkari kawasan ibu kota secara keseluruhan, dan ada yang dibangun di perbatasan wilayah ibu kota atau perluasannya.
Tak cuma jalan, infrastruktur dasar lain juga akan dibangun di ibu kota baru di Pulau Borneo tersebut. Apa saja? Berikut informasi selengkapnya:
Kementerian PUPR memaparkan sejumlah infrastruktur dasar yang akan dibangun di ibu kota baru negara yang rencananya dibangun di Kalimantan Timur. Infrastruktur tersebut mencakup kebutuhan air dasar, jalan, jembatan, jalur kereta hingga jalur sepeda dan pemukiman.
Dari data yang diterima detikcom, untuk sektor jalan dan jembatan akan dibangun jalan tol lingkar sepanjang 57 kilometer (km) untuk sekitar 4.000 Ha wilayah ibu kota. Kemudian ada pula jalan non tol nasional 71 km di kawasan inti pusat pemerintahan, 629 km jalan di kawasan ibu kota negara, dan 198 km jalan di perbatasan ibu kota atau perluasan ibu kota.
Untuk kebutuhan air dasar dengan asumsi jumlah penduduk 2 juta orang, diperlukan ketersediaan air baku dengan kapasitas 6,9 m3/detik untuk mencukupi kebutuhan 300 liter/hari/orang. Kemudian diperlukan juga manajemen banjir, drainase, serta infrastruktur energi seperti PLTA dan gas.
"Untuk di PUPR, maka nanti yang akan awal ditawarkan adalah proyek infrastruktur sumber daya air atau water resources terkait dengan kebutuhan air bersih (basic water need), kemudian pengendalian banjir atau flood management, drainase dan infrastruktur energi yang berbasis bendungan atau dam," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto saat ditemui di sela acara Indonesia Infrastructure Week di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Selain itu, ada jalur sepeda yang akan dibangun sepanjang 70 km di kawasan pusat pemerintahan, 200 km di wilayah ibu kota, dan 198 km di wilayah perluasan ibu kota. Tak ketinggalan, ada juga jalur kereta sepanjang 77 km di wilayah ibu kota. Namun belum diketahui, apa tepatnya bentuk kereta yang akan melintasi jalur tersebut.
Sedangkan di sektor perumahan akan dibangun 307.879 unit rumah untuk 1,5 juta orang.
"Terkait dengan perumahan atau hunian yang kita berharap di tahap pertama ini atau diperkirakan akan ada satu setengah juta orang yang tinggal di sana baik itu ASN, keluarganya dan sistem pendukung," jelasnya.
Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur mencapai Rp 466 triliun.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari non APBN mencapai 80% atau sekitar Rp 376,6 triliun. Hanya sekitar Rp 89,4 triliun yang bisa dibiayai oleh APBN.
"Di sektor PUPR hampir semua kewenangan PUPR ditawarkan ke swasta. Ada jalan, tol, non tol, perumahan. Karena APBN memang sedikit kapasitasnya di IKN (ibu kota negara)" katanya, Rabu (6/11/2019).
Sementara untuk pembangunan infrastruktur PUPR secara keseluruhan periode 2020-2024, total kebutuhan pembiayaannya mencapai Rp 2.058 triliun.
Pemerintah membutuhkan dukungan swasta dalam hal ini. Pasalnya, masih ada Rp 1.435 triliun gap pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Kemampuan APBN dalam untuk proyek-proyek tersebut diperkirakan hanya mencakup 30% dari total biaya yang dibutuhkan atau sekitar Rp 623 triliun.
"Kalau lihat angka, realisasi PPP (public private partnership/KPBU) di PUPR 5 tahun kemarin masih rendah. Kami mendorong realisasi lebih besar," kata Eko.
.webp)
