Jumat, 15 Nov 2019 16:57 WIB
Pembangunan Ibu Kota Baru Ditarget Kelar Tiga Tahun
Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur dimulai paling cepat akhir 2020 atau selambat-lambatnya awal 2021.
"Kami semua sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun ini dan apabila semuanya sudah matang. Kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal tahun 2021," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (15/11/2019).
Pembangunan IKN ditargetkan bisa rampung dalam waktu tiga tahun. Dirinya pun hari ini melakukan rapat pembangunan ibu kota negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
"Pembangunan nanti ditargetkan selama tiga tahun," ujar Luhut.
Dia juga mengatakan pemerintah sedang membentuk Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan IKN.
"Nanti Menteri PPN, Pak Soeharso Monoarfa akan melapor kepada Presiden, mengenai komposisi Kepala BO, kami harapkan dari kalangan profesional agar bisa lebih cepat," terang Luhut.
Sementara Kepala Bappenas mengatakan, sebelum membentuk BO, dirinya akan terlebih dulu menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada persiapan, pemindahan dan pembangunan IKN.
"Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kita tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme Omnibus Law, bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta," tambahnya.
Simak Video "Ibu Kota Baru Akan Bersahabat dengan Air, Bukan Banjir"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
"Kami semua sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun ini dan apabila semuanya sudah matang. Kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal tahun 2021," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (15/11/2019).
Pembangunan IKN ditargetkan bisa rampung dalam waktu tiga tahun. Dirinya pun hari ini melakukan rapat pembangunan ibu kota negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
"Pembangunan nanti ditargetkan selama tiga tahun," ujar Luhut.
Dia juga mengatakan pemerintah sedang membentuk Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan IKN.
"Nanti Menteri PPN, Pak Soeharso Monoarfa akan melapor kepada Presiden, mengenai komposisi Kepala BO, kami harapkan dari kalangan profesional agar bisa lebih cepat," terang Luhut.
Sementara Kepala Bappenas mengatakan, sebelum membentuk BO, dirinya akan terlebih dulu menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada persiapan, pemindahan dan pembangunan IKN.
"Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kita tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme Omnibus Law, bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta," tambahnya.
Simak Video "Ibu Kota Baru Akan Bersahabat dengan Air, Bukan Banjir"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
