Sabtu, 16 Nov 2019 18:00 WIB
Tak Ada Tambahan Subsidi Rumah Murah Sampai Akhir Tahun
Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku bahwa usulan tambahan anggaran subsidi rumah murah tidak bisa dicairkan pada tahun ini. Itu artinya, Kementerian Keuangan selaku pengelola anggaran negara belum mencairkan usulan penambahan anggaran.
Usulan tambahan anggaran subsidi rumah murah atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sebesar Rp 2 triliun. Namun, Wakil Menteri PUPR Wempi Wetipo memastikan hingga akhir tahun tidak ada pencairan anggaran tersebut.
"Nggak ada (tambahan)," kata Wempi di JCC, Senayan, Sabtu (16/11/2019).
Wempi mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR pun akan mengevaluasi program pembangunan satu juta rumah khususnya yang mendapatkan subsidi bunga atau FLPP.
"Makanya ini kan akhir tahun makanya kita evaluasi agar ke depannya lebih bagus," katanya.
Sebelumnya, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan tambahan anggaran FLPP tidak bisa begitu saja dilakukan dari uang negara. Pasalnya, jika dipenuhi melalui uang negara, maka risikonya Pemerintah harus melakukan APBN-Perubahan.
"Jadi tentunya tidak bisa menambah seenak-enaknya, perlu ada APBN-P, kalau melihat waktu saya tidak yakin melakukan APBN-P dengan segera," ujar dia di kantor DJKN, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Isa menceritakan tambahan anggaran FLPP yang sebesar Rp 2 triliun bisa dipenuhi oleh PT SMF sebesar Rp 500 miliar, sehingga sisanya sebesar Rp 1,5 triliun harus dicarikan jalan agar bisa dipenuhi.
Apalagi, dikatakan Isa bahwa pihak pengembang telah meminta kepada pemerintah agar segera memenuhi tambahan anggaran FLPP guna bisa membangun rumah hingga akhir tahun 2019.
Adapun anggaran tambahan mencapai Rp 2 triliun yang bisa dimanfaatkan hingga akhir tahun 2019 ini untuk 20.000 unit rumah.
Simak Video "Berapa Harga Baru Rumah Bersubsidi Bebas PPN?"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
Usulan tambahan anggaran subsidi rumah murah atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sebesar Rp 2 triliun. Namun, Wakil Menteri PUPR Wempi Wetipo memastikan hingga akhir tahun tidak ada pencairan anggaran tersebut.
"Nggak ada (tambahan)," kata Wempi di JCC, Senayan, Sabtu (16/11/2019).
"Makanya ini kan akhir tahun makanya kita evaluasi agar ke depannya lebih bagus," katanya.
Sebelumnya, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan tambahan anggaran FLPP tidak bisa begitu saja dilakukan dari uang negara. Pasalnya, jika dipenuhi melalui uang negara, maka risikonya Pemerintah harus melakukan APBN-Perubahan.
"Jadi tentunya tidak bisa menambah seenak-enaknya, perlu ada APBN-P, kalau melihat waktu saya tidak yakin melakukan APBN-P dengan segera," ujar dia di kantor DJKN, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Isa menceritakan tambahan anggaran FLPP yang sebesar Rp 2 triliun bisa dipenuhi oleh PT SMF sebesar Rp 500 miliar, sehingga sisanya sebesar Rp 1,5 triliun harus dicarikan jalan agar bisa dipenuhi.
Apalagi, dikatakan Isa bahwa pihak pengembang telah meminta kepada pemerintah agar segera memenuhi tambahan anggaran FLPP guna bisa membangun rumah hingga akhir tahun 2019.
Adapun anggaran tambahan mencapai Rp 2 triliun yang bisa dimanfaatkan hingga akhir tahun 2019 ini untuk 20.000 unit rumah.
Simak Video "Berapa Harga Baru Rumah Bersubsidi Bebas PPN?"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
