Senin, 16 Des 2019 11:12 WIB
Pusat Pemerintahan Mulai Pindah ke Ibu Kota Baru 2024
Pusat Pemerintahan Mulai Pindah ke Ibu Kota Baru 2024
Jakarta - Pemindahan ibu kota ke lokasi yang baru ditargetkan mulai pada 2024. Pemindahan pertama yang akan dilakukan ialah pusat pemerintahan.
Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H Sumadilaga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (16/12/2019).
"Kita mau pindah di 2024 atau 2025 lah. Kita sedang mau antara gedung pemerintahan atau gedung presiden (yang pertama dipindah)," katanya.
Konstruksi sendiri diharapkan dimulai pada akhir 2020. Sehingga dalam kurun waktu kurang dari empat tahun diharapkan ibu kota yang baru sudah terbangun.
"Yang pertama 2020-2021 itu adalah infrastrukturnya, akses jalan, air bersih dan sebagainya. Di bangun gedung-gedung sekitar 2023," pungkasnya.
Nantinya, kawasan inti pusat pemerintahan membutuhkan luas lahan sekitar 2.000 hektare (Ha). Kawasan inti tersebut akan mencakup istana negara, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), taman budaya, dan kebun raya atau botanical garden.
"Ibu kota negara itu tentunya ada pusat pemerintahan, di pusat pemerintahan ada istana, nanti ada gedung DPR, gedung pemerintahan. Sekarang belum di desain, ini baru konsep tapaknya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membocorkan bahwa lokasi istana kepresidenan akan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Kira-kira di situ (sepaku) kawasannya (istana kepresidenan)," ucap Basuki di Gedung DPR, Rabu (20/11/2019).
Simak Video "Usai Masa Reses, RUU Ibu Kota Baru Akan Diserahkan ke DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H Sumadilaga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (16/12/2019).
"Kita mau pindah di 2024 atau 2025 lah. Kita sedang mau antara gedung pemerintahan atau gedung presiden (yang pertama dipindah)," katanya.
"Yang pertama 2020-2021 itu adalah infrastrukturnya, akses jalan, air bersih dan sebagainya. Di bangun gedung-gedung sekitar 2023," pungkasnya.
Nantinya, kawasan inti pusat pemerintahan membutuhkan luas lahan sekitar 2.000 hektare (Ha). Kawasan inti tersebut akan mencakup istana negara, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), taman budaya, dan kebun raya atau botanical garden.
"Ibu kota negara itu tentunya ada pusat pemerintahan, di pusat pemerintahan ada istana, nanti ada gedung DPR, gedung pemerintahan. Sekarang belum di desain, ini baru konsep tapaknya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membocorkan bahwa lokasi istana kepresidenan akan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Kira-kira di situ (sepaku) kawasannya (istana kepresidenan)," ucap Basuki di Gedung DPR, Rabu (20/11/2019).
Simak Video "Usai Masa Reses, RUU Ibu Kota Baru Akan Diserahkan ke DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
