Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, instrumen investasi yang berkaitan dengan properti ini kurang berkembang karena kaitannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB sendiri merupakan pemasukan daerah di mana dipatok 5%.
"Kemarin kita punya REITs atau DIRE, tapi DIRE nggak bisa jalan karena urusannya BPHTB. BPHTB menjadi bagian pendapatan daerah sehingga daerah tidak mau yang BPHTB 5% turun," ujarnya di Kantor Kadin Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Maka dari itu, Airlangga mengatakan, dalam Undang-undang 'sapu jagat' atau omnibus law, pemerintah memasukkan ketentuan yang bisa membatalkan aturan daerah. Bahkan, kata dia, pemerintah bisa menentukan tarif dan retribusi daerah.
Lanjut Airlangga, dengan omnibus law maka BPHTB bisa dipangkas sampai 1% untuk DIRE.
"Oleh karena itu dalam omnibus perpajakan akan dimasukkan bahwa pemerintah pusat bisa membatalkan Perda bahkan menentukan tarif dan retribusi untuk daerah termasuk BPHTB khusus untuk DIRE bisa kita tentukan 1%," paparnya.
Airlangga mengatakan, omnibus law akan membuka aturan-aturan yang mengunci investasi.
"Kunci-kunci ini dibuka omnibus law baik perizinan maupun perpajakan," tutupnya.
Simak Video "Ligwina Hananto Hingga Christian Sugiono Kasih Tips Investasi Properti"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
