Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 08 Jan 2020 16:17 WIB

Penghuni Rusun di DKI Tak Kena Sanksi Meski Tunggak IPL, Ini Bahayanya

Soraya Novika - detikFinance
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Dalam salah satu poin aturan baru tersebut, penghuni rusun atau apartemen yang tidak membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL) atau service charge tidak dikenakan sanksi.

"Pemprov melarang pengelola untuk memutuskan listrik dan air," ujar Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti akhir tahun lalu di Balai Kota DKI Jakarta belum lama ini

Peraturan tersebut terdapat dalam pasal tambahan yaitu pasal 102 C yang isinya menyatakan bahwa jika terjadi permasalahan di lingkungan rusun, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) atau pengelola dilarang melakukan tindakan pembatasan atau pemutusan fasilitas dasar.

Yaitu, penyediaan energi listrik, penyediaan sumber air bersih dan pemanfaatan atas denda, bagian dan tanah bersama, termasuk pemberian akses keluar masuk hunian.


Kebijakan tersebut jelas membuat para penghuni rusun dan apartemen yang selama ini taat dalam membayar kewajibannya kecewa. Sebab, hal tersebut akan memicu para penghuni lainnya untuk tidak membayar IPL.

Jika hal tersebut terjadi, maka akan mengganggu layanan dan fasilitas di rusun. Sebab IPL merupakan sumber dana operasional dalam pengelolaan rusun atau apartemen. Seperti untuk biaya pemeliharaan gedung, lift, kebersihan lingkungan, keamanan, dan utilitas yang meliputi listrik, air bersih dan gas pada fasilitas bersama.

Misalnya jika di satu tower rusun atau apartemen dimiliki oleh 400 orang dan separuh dari para pemilik tersebut tidak membayar IPL karena ketiadaan sanksi, lalu siapa yang akan menanggung biaya pengelolaan dan maintenance Gedung. "Revisi peraturan dari 132 tahun 2018, ke 133 tahun 2019, bukannya semakin baik, malah semakin tidak karuan," kata Johan, salah satu pemilik apartemen di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com