.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.
Hal itu ditetapkan dalam rapat paripurna di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Penetapan Prolegnas Prioritas 2020 dipimpin Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Bahkan, RUU tersebut dilakukan menggunakan mekanisme omnibus law, mengingat waktu pemindahan ibu kota negara tidak lama lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau masuk Prolegnas 2020 harapannya dalam tahun ini bisa selesai," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Baca juga: Tok! Omnibus Law Masuk Prolegnas 2020 |
Pemerintah benar-benar gerak cepat dalam pemindahan ibu kota baru. Jokowi sendiri sering memamerkan desain ibu kota di saat menjadi pembicara kunci pada acara-acara sebuah instansi pemerintahan. Pada saat itu Jokowi mengungkapkan bahwa IKN merupakan kota baru yang bernama nusa rimba. Maksudnya, IKN adalah kota hijau, smart city, compact city.
"Selain itu kendaraan yang kita ingin pakai di sana transportasi masalnya electric vehicle, autonomous, kendaraan pribadi juga electric vehicle dan autonomous," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Keseriusan pemerintah dalam merealisasikan pemindahan IKN ke Kaltim juga terlihat dengan merekrut tiga tokoh internasional, yaitu President Softbank Corp Masayoshi Son, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Baca juga: Tok! Omnibus Law Masuk Prolegnas 2020 |
Tujuannya, dikatakan Jokowi agar ada sebuah kepercayaan bagi investor yang mau menanamkan modalnya di proyek pemindahan ibu kota baru ini. Pasalnya, investasi yang dibutuhkan sangat besar yaitu sekitar Rp 466 triliun. Porsi pemerintah hanya di bawah Rp 100 triliun, sedangkan sisanya adalah melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP), swasta murni.
"Arahnya ke sana, saya lihat beliau-beliau ini Seikhs Mohammed Zayed bin Al Nahyan, kedua Masayoshi Son dan Tony Blair person-person yang punya reputasi baik di dunia internasional dan nantinya kitalah yang akan menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan," ungkap dia.
 |
(zlf/zlf)
