Pemetaan Aset Negara di Jakarta dan Ibu Kota Baru Terganjal Corona

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 12 Jun 2020 19:47 WIB
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal-I 2018 tumbuh 5,2%. Pertumbuhan itu didukung dengan capaian penerimaan pajak maupun nonpajak.
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengaku penghitungan aset di DKI Jakarta dan ibu kota negara (IKN) baru terkendala virus Corona alias COVID-19.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan perhitungan aset ini merupakan bagian pemerintah mengelola aset atau barang milik negara (BMN) baik di DKI Jakarta maupun di Kalimantan Timur.

"Kita terhalang untuk melakukan site visit. Salah satu fungsi DJKN agak terhambat selama pandemi COVID adalah penilaian," kata Isa dalam video conference, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Pengelolaan BMN ini tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 di mana Menteri Keuangan mengatur pengelolaan BMN.

Dengan payung hukum tersebut, maka DJKN mengambil peran penting pada program pemindahan IKN baru ke Kalimantan Timur. DJKN akan melakukan pemetaan aset pemerintah di Jakarta sehingga memberikan dampak signifikan bagi negara.

Isa menyebut, selama pemberlakuan pembatasan sosial berksala besar (PSBB) tim penilai aset DJKN tidak diperbolehkan turun ke lapangan.

Berlanjut di halaman berikutnya.

Meski begitu, penundaan penilaian aset di IKN baru pun tidak menjadi masalah. Sebab, fokus pemerintah saat ini adalah menanggulangi sektor kesehatan dan ekonomi yang terdampak Corona beberapa bulan belakangan.

"Memang secara umum konsentrasi kita tidak sedang ke menyiapkan ibu kota negara baru secara masif. Kita sekarang menangani COVID, baik masalah kesehatan, dampaknya ke sosial ekonomi di masyarakat kita dan masalah kelangsungan usaha," ungkap dia.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diteruskan sampai ke Surabaya akan tetap dikerjakan pemerintah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai proyek tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) setelah dihantam virus Corona alias COVID-19.

"Selain PSN, kereta api Jakarta-Bandung, Surabaya-Jakarta yang super cepat bisa dicapai 5 jam, itu akan tetap kita lakukan," kata Suharso dalam video conference, Jakarta, Selasa (9/6/2020).

"Karena bagaimanapun dari sisi perputaran modal, orang ingin di daerah mana tingkat produktivitas dari modal itu diterima, nah Indonesia menurut saya siap dan menjadi opportunity," tambahnya.

(hek/ara)