Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan memastikan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur untuk tahun ini.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan Brahmantyo Isdijoso mengatakan pemerintah mengalihkan seluruh anggaran untuk membiayai dampak penanganan Corona.
Dia menceritakan awalnya pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN. Namun, setelah adanya COVID-19 ada pengalihan fokus anggaran.
"Setelah ada COVID kelihatannya fokus semua ke upaya-upaya penanggulangan, jadi setahu saya memang nggak muncul ada anggaran IKN sejauh ini," kata Brahmantyo dalam acara webinar Prodeep Institute via virtual, Sabtu (11/7/2020).
Lebih lanjut dia menceritakan, pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur akan dipenuhi dari berbagai sumber, salah satunya APBN. Menurut Brahmantyo pemerintah akan memaksimalkan pemenuhan pembiayaan proyek tersebut berasal dari kerja sama maupun private sector.
"Sebelum COVID, arahan pimpinan pembiayaan IKN itu adalah seminimal mungkin berikan tambahan beban ke APBN. Jadi arahnya ke creative financing. Jadi itu yang sudah dibahas cukup lama dan matang," ungkap dia.
Perlu diketahui, total anggaran pembangunan IKN baru mencapai Rp 466 triliun. Sekitar 19,2% atau setara Rp 93,5 triliun akan dipenuhi dari APBN. Sedangkan yang berasal dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar 54% atau mencapai Rp 265,2 triliun. Sisanya 26,2% atau setara Rp 127,3 triliun berasal dari private sector.
Simak Video "Usai Masa Reses, RUU Ibu Kota Baru Akan Diserahkan ke DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
