Nyalip Prabowo, Basuki Kelola Aset Rp 1.800 T

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 16 Jul 2020 08:30 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (tengah) bersama (kiri ke kanan) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sosial Juliari Batubara bersiap memberikan keterangan pers seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Rapat tersebut membahas pencegahan dan penanganan dampak banjir di Jabodetabek dan Banten. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.
Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A
Jakarta -

Pada Jumat (10/7) lalu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan merilis daftar 10 kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia yang mengelola aset negara atau barang milik negara (BMN) dengan nilai paling jumbo.

Dari 10 daftar yang dirilis, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto menempati posisi pertama dengan nilai aset Rp 1.645,56 triliun.

Namun, ternyata nilai aset yang dikelola Prabowo langsung disalip oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Basuki mengatakan, aset yang dikelola Kementerian PUPR saat ini tembus Rp 1.800 triliun, mengalahkan aset yang dikelola Kemenhan.

"Aset PUPR yang saat ini ada Rp 1.800 triliun. Alhamdulillah ada yang lebih tinggi sekarang dari Kementerian Pertahanan," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020).


Basuki mengatakan, aset yang ada senilai Rp 1.800 triliun itu masih terus dioptimalisasi. Pasalnya, masih banyak aset PUPR yang belum terdata dan masuk investaris Kementerian PUPR.

"Kami sedang ingin melakukan optimalisasi aset," ujar Basuki.

Namun, dalam melakukan optimalisasi ini ia masih menemukan hambatan terkait aturan di Kementerian Keuangan dengan Kementerian ATR/BPN yang saling berkaitan.

Basuki menjelaskan, misalnya untuk aset tanah negara di Kementerian PUPR yang belum tercatat.

"Kalah menurut rezim aturan Menteri Keuangan, tanah negara itu istilahnya statusnya hak pakai. Sehingga tidak bisa dipakai oleh KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Kalau dipakai pun harus diberi alas haknya menjadi HPL (Hak Pengelolaan) dan nanti HGU (Hak Guna Usaha)," paparnya.


Namun, ketentuan itu berbeda dengan aturan di Kementerian ATR/BPN.

"Tapi kalau itu masih mengikuti keputusan menkeu tidak akan bisa. Makanya kalau ATR/BPN sudah memberi surat, nanti harus mengikuti rezimnya aturan ATR/BPN. Kalau itu sudah oke, aset-aset negara tidak hanya PUPR, karena nanti semua aset kementerian atau negara bisa dioptimalisasikan, bisa dikembangkan, bisa dilikuidasi, dan sebagainya. Jadi tindaklanjutnya sedang kami lakukan," imbuh Basuki.

Ia mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN sedang menyamakan persepsi atas aset sehingga pihaknya bisa melakukan optimalisasi.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Menteri Basuki Hibur Tamu di ITB di Sela Pemberian Doktor Kehormatan"
[Gambas:Video 20detik]