Nyalip Prabowo, Basuki Kelola Aset Rp 1.800 T

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 16 Jul 2020 08:30 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (tengah) bersama (kiri ke kanan) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sosial Juliari Batubara bersiap memberikan keterangan pers seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Rapat tersebut membahas pencegahan dan penanganan dampak banjir di Jabodetabek dan Banten. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.
Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A

Masih Ada Aset Tanah dan Kendaraan 'Nganggur' Rp 3 T

Dari aset-aset yang dimiliki Kementerian PUPR, Basuki mengungkapkan ada aset berupa tanah dan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan surat-surat dengan total senilai Rp 3 triliun.

Hal itu merupakan salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian PUPR tahun 2018 yang diungkapkan sendiri oleh Basuki ketika menjelaskan penyebab dibalik gagalnya Kementerian PUPR memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tahun 2018, dan akhirnya hanya memperoleh wajar dengan pengecualian (WDP).

"Aset tetap berupa tanah dan kendaraan bermotor Rp 3 triliun pada 30 satuan kerja belum didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)," kata Basuki.


Basuki mengatakan, baik tanah maupun kendaraan tersebut merupakan aset-aset lama yang sebagian besar milik organisasi yang sudah dibubarkan.

"Ini bangunan-bangunan lama, kendaraan-kendaraan lama yang administrasinya sudah banyak berganti administrasi, organisasinya sudah dibubarkan, dan sebagainya," ungkap dia.

Namun, pihaknya masih terus menelusuri terkait kelengkapan administrasi dari aset-aset senilai triliunan rupiah tersebut.

"Jadi masih ditelusuri terus," tutup dia.

Halaman


Simak Video "Menteri Basuki Hibur Tamu di ITB di Sela Pemberian Doktor Kehormatan"
[Gambas:Video 20detik]

(eds/eds)