Pemindahan Ibu Kota RI Ditunda, Pakar UGM: Cukup Bijak

Meski pembangunannya ditunda, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran di tahun 2021.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal yang sebesar Rp 1,5 triliun. Besaran usulan pagu untuk 2021 masih lebih rendah dibandingkan anggaran pada tahun ini yang sebesar Rp 1,8 triliun.

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar. Sayangnya, khusus untuk program ibu kota negara belum dijabarkan berapa anggaran pastinya.

Mengurangi beban utang

Pakar kebijakan publik UGM, Prof.WahyudiKumorotomo menambahkan langkah pemerintah sudah pas dan dapat mengurangi beban utang. Menurutnya pada revisi ketiga APBN bulan Juni 2020 pemerintah sudah harus mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk stimulus. Karena itu, dengan anjloknya pendapatan DN, banyak yang harus dibiayai dengan utang.

"Kalau tidak ingin beban utang kita terlalu berat untuk menangkal wabah dan ekonomi terpuruk pada jurang resesi, sebaiknya pemindahan ibukota ditunda dulu," ujarnya.

Selanjutnya, dia menyebut koordinasi dan sosialisasi untuk pembangunan IKN bisa terus dilakukan agar pada saat wabah teratasi dan ekonomi pulih proyek segera bisa dilanjutkan. Kalaupun ada kemungkinan memulai proyek fisik berupa penyiapan lahan dan infrastruktur dasar, sebaiknya dipastikan yang bersifat padat-karya.

"Untuk mendorong agar ekonomi tetap bergairah, struktur ekonomi Indonesia lebih tergantung kepada sisi permintaan (demand) ketimbang sisi penawaran (supply). Sisi permintaan ini bisa digenjot dengan proyek-proyek yang sifatnya labor-intensive, bukan capital-intensive," katanya.

"Dan dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sektor kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial hendaknya diprioritaskan," imbuh Guru Besar Fisipol UGM ini.