ADVERTISEMENT

Pemindahan Ibu Kota RI Ditunda, Pakar UGM: Cukup Bijak

Pradito Rida Pertana - detikFinance
Selasa, 08 Sep 2020 14:46 WIB
Revitalisasi Monas di sisi selatan terus berlanjut. Sebelumnya, kawasan itu ditumbuhi pepohonan yang menghijau. Berikut potret sebelum dan sesudah revitalisasi.
Foto: Rengga Sancaya
Yogyakarta -

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur ditunda. Pakar kebijakan publik UGM, Prof. Erwan Agus Purwanto menilai hal itu tepat karena pendemi COVID-19 belum selesai.

"Saya kira alasannya jelas karena pandemi, yang pada saat merancang rencana pemindahan ibukota itu kan kita semua tidak menduga akan terjadi pandemi seperti ini, dan sampai saat ini belum bisa diperkirakan kapan berakhir," katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (8/9/2020).

"Sehingga saya kira pemerintah cukup bijak ya untuk menunda pelaksanaan atau eksekusi pemindahan ibukota itu," imbuh Erwan.

Menurut Dekan Fakultas Fisipol UGM ini, saat ini pemerintah harus fokus dalam penanganan COVID-19 dari pada memindahkan ibu kota. Mengingat hingga saat ini grafik kasus COVID-19 masih terus meningkat.

"Karena hari ini yang sangat dibutuhkan bagaimana segera bisa menangani pandemi ini, apalagi selama 6 bulan ini tampaknya grafiknya belum menunjukkan tanda-tanda akan menurunkan, saya kira fokus energinya akan diarahkan ke sana (penanganan COVID-19)," ujarnya.

Terlebih, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar mengutamakan masalah kesehatan ketimbang ekonomi.

"Apalagi tempo hari presiden sudah memberikan arahan kalau urusan kesehatan yang paling pokok, urusan lain seperti ekonomi dan pemindahan ekonomi jadi prioritas kedua dan seterusnya. Karena kalau pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita atasi yang lain-lian tidak akan bisa berjalan," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur ditunda. Pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemi Corona.

Meski pembangunannya ditunda, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran di tahun 2021.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal yang sebesar Rp 1,5 triliun. Besaran usulan pagu untuk 2021 masih lebih rendah dibandingkan anggaran pada tahun ini yang sebesar Rp 1,8 triliun.

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar. Sayangnya, khusus untuk program ibu kota negara belum dijabarkan berapa anggaran pastinya.

Mengurangi beban utang

Pakar kebijakan publik UGM, Prof.WahyudiKumorotomo menambahkan langkah pemerintah sudah pas dan dapat mengurangi beban utang. Menurutnya pada revisi ketiga APBN bulan Juni 2020 pemerintah sudah harus mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk stimulus. Karena itu, dengan anjloknya pendapatan DN, banyak yang harus dibiayai dengan utang.

"Kalau tidak ingin beban utang kita terlalu berat untuk menangkal wabah dan ekonomi terpuruk pada jurang resesi, sebaiknya pemindahan ibukota ditunda dulu," ujarnya.

Selanjutnya, dia menyebut koordinasi dan sosialisasi untuk pembangunan IKN bisa terus dilakukan agar pada saat wabah teratasi dan ekonomi pulih proyek segera bisa dilanjutkan. Kalaupun ada kemungkinan memulai proyek fisik berupa penyiapan lahan dan infrastruktur dasar, sebaiknya dipastikan yang bersifat padat-karya.

"Untuk mendorong agar ekonomi tetap bergairah, struktur ekonomi Indonesia lebih tergantung kepada sisi permintaan (demand) ketimbang sisi penawaran (supply). Sisi permintaan ini bisa digenjot dengan proyek-proyek yang sifatnya labor-intensive, bukan capital-intensive," katanya.

"Dan dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sektor kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial hendaknya diprioritaskan," imbuh Guru Besar Fisipol UGM ini.



Simak Video "Survei CSIS: 58,8% Ahli Tak Yakin IKN Berjalan Sesuai Target"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT