'Tabuh Genderang Perang', Menteri ATR: Mafia Tanah Penjahat!

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 12 Des 2020 09:30 WIB
Menteri ATR Sofyan Djalil
Foto: Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil - Dok Humas Kementerian ATR
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/Kepala BPN) Sofyan Djalil menegaskan mafia tanah luar biasa jahat. Hal itu yang membuat dirinya berkomitmen untuk memberantas para mafia tanah di Indonesia.

Luar biasanya mafia tanah di Indonesia, dikatakan Sofyan karena selalu melakukan cara apapun demi menguasai tanah, sekalipun tanah tersebut sudah dimiliki oleh masyarakat.

"Saat yang sama kami juga perangi mafia tanah ini mafia tanah di Indonesia luar biasa, apa itu? mafia tanah itu penjahat yang ingin menguasai tanah rakyat dengan cara-cara yang tidak benar," kata Sofyan dalam video conference, Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Sofyan mencontohkan, salah satu kejadian mafia tanah di Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Tanah yang dimiliki oleh seorang masyarakat terbentur dengan adanya nomor identifikasi bidang (NIB) yang sudah berganti nama ke pihak lain tanpa diketahui.

"Ini di belakangnya mafia tanah. Mafia tanah yang ingin grab (ambil) tanah rakyat itu yang terjadi, itu contoh," katanya.

Menurut Sofyan, banyak cara yang dilakukan para mafia tanah di Indonesia hanya untuk menguasai lahan. Cara lainnya adalah dengan melayangkan gugatan tanpa sepengetahuan pemilik, dan pada persidangan ternyata dimenangkan oleh penggugat.

"Ada lagi (mafia tanah) yang manipulasi, bilang sertifikatnya hilang bikin sertifikat baru padahal sertifikat sudah digadaikan di suatu tempat, macam-macam praktek buruk kejahatan yang kami klasifikasi mafia tanah," jelasnya.

Sofyan mengaku saat ini institusi yang dipimpinnya ini berkomitmen memberantas seluruh aksi mafia tanah di tanah air. Sebab, kegaduhan soal pertanahan juga berdampak pada iklim investasi Indonesia.

"Sekarang kami keras sekali sudah tangkap banyak, kami penjara banyak," katanya.

"Praktek-praktek begini kami sedang perangi, kami perbaiki yang belum ada, kami sertifikasi, pelayan perbaiki dan perangi mafia tanah. Tujuan akhirnya ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Karena kalau tidak ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah maka risiko investasi di Indonesia sangat tinggi," tambahnya.

(hek/hns)