Tak Disangka, Aset Tanah Muhammadiyah Capai 21 Juta Meter Persegi

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 30 Des 2020 07:10 WIB
Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu 923/1/2019).
Foto: Usman Hadi/detikcom
Jakarta -

Pimpinan Pusat Muhammadiyah membeberkan total aset tanah yang dimiliki oleh organisasinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto. Dia menyatakan aset tanah yang tersebar ada lebih dari 21 juta meter persegi.

Dia menyampaikan itu dalam Webinar Refleksi Akhir Tahun Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia-PCIM Taiwan tentang "Nilai Strategis Big Data bagi Persyarikatan Muhammadiyah". Berapa aset tanah yang dimiliki?

"Saya percaya tidak kurang dari jumlah (21 juta meter persegi) tersebut. Suatu jumlah yang banyak. Ada yang sudah dimanfaatkan dan 50% belum dimanfaatkan," ujar Agung dikutip dari Antara, kemarin Selasa (29/12/2020).

Dirinya pun menjelaskan bahwa ada ribuan petak aset tanah Muhammadiyah yang belum dikelola alias belum dimanfaatkan.

"Dulu saya mengira tanah wakaf yang belum dimanfaatkan ukurannya kecil-kecil ternyata setelah saya di PP tidak semuanya kecil, yang hektaran juga tidak sedikit, 9.000 meter di daerah cukup strategis," lanjutnya.

Baru-baru ini juga mencuat kabar bahwa Muhammadiyah akan mendirikan bank syariah. Bagaimana selengkapnya? Baca di halaman selanjutnya.

Muhammadiyah dikabarkan bakal mendirikan bank syariah. Kabar tersebut mencuat di tengah rencana Muhammadiyah menarik seluruh dananya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) milik BUMN.

Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi kabar tersebut. Dirinya tak membantah isu rencana pendirian bank syariah. Pihaknya masih perlu mengkaji setelah BSI melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) nanti.

Namun, belum jelas apakah yang akan dikaji adalah BSI pasca RUPS atau pendirian bank syariah oleh Muhammadiyah. Yang jelas dia tak membantah isu yang beredar.

"Setelah mereka RUPS kemudian kita kaji bagaimana roadmap-nya, baru Muhammadiyah menyatakan sikap. Jadi, kalau hari ini belum ya," kata Anwar saat dihubungi detikcom.

Dirinya pun belum bisa berbicara lebih banyak mengenai hal di atas. Mereka akan menyatakan sikap setelah RUPS BSI yang diperkirakan pada Februari 2021.

"Sikap PP nggak boleh memberi komentar tentang perbankan dulu ya sampai menunggu RUPS-nya BSI, itu Februari kalau saya tidak salah," tambahnya.

(toy/ara)