Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat terdapat 11 bangunan pemerintahan yang terendam banjir Kalsel. Akibatnya, negara harus menanggung kerugian hingga Rp 35,3 miliar.
"Nah khusus BMN (barang milik negara) yang terdampak banjir kemarin, sementara yang dapat kami sampaikan adalah sebanyak 11 satuan kerja (Satker) dengan 15 NUP (nomor urut pencatatan) dan nilai terdampak Rp 35,3 miliar," ungkap Kepala Kanwil DJKN Kalsel Ferdinan Lengkong dalam Briefing Media DJKN, Jumat (22/1/2021).
Adapun bangunan-bangunan tersebut adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, KPP Pratama Banjarmasin Selatan, KPP Pratama Banjarmasin Utara, KP2KP Marabahan, KPP BC TMPB Banjarmasin, dan sebagainya.
Saat ini, Ferdinan dan timnya masih menghitung kerugian negara akibat banjir Kalsel. Namun, pihaknya mengutamakan penyaluran bantuan kepada pegawai yang terdampak banjir terlebih dahulu.
"Khususnya masih terdampak di Banjarmasin masih fokus ke pemberian bantuan kepada pegawainya," ungkap dia.
Untuk pelayanan di sejumlah kantor pemerintahan yang rusak, menurutnya tetap akan dilakukan melalui online.
"Jadi pelayanan mungkin yang secara fisik belum bisa kami laksanakan, secara online tetap kami lakukan," imbuh Ferdinan.
Sebagai informasi, Kalsel sudah tak pernah mengalami banjir dalam 50 tahun terakhir ini. Menurut pemeriksaan Bareskrim Polri dan BMKG, banjir di Kalsel yang meluas di 10 kabupaten/kota disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan juga tingginya gelombang laut pada saat itu, sehingga berpengaruh terhadap arus balik ke daratan.
(vdl/ara)
