Jurus Pemerintah Pelototi Program Sejuta Rumah Lewat Aplikasi

Tim Detikcom - detikFinance
Minggu, 21 Mar 2021 09:00 WIB
Rumah Murah
Foto: Danang Sugianto
Jakarta -

Persoalan pembangunan perumahan di Indonesia saat ini bukan hanya terkait kuantitas, yaitu kurang pasok rumah (backlog). Masalah kualitas juga sering dijumpai pada pembangunan rumah subsidi di Indonesia.

"Dalam pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di lapangan masih banyak kita jumpai hunian dengan kualitas rendah. Kita harus melindungi MBR dengan memberikan kualitas rumah yang baik, karena ada dana subsidi di dalamnya," Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ujar Arief Sabaruddin, dalam keterangan, Minggu (21/3/2021)

Demikian diungkapkan Arief pada diskusi bertopik "Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas" yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) tengah pekan lalu.

Hal itu benar-benar harus menjadi perhatian apalagi pemerintah memiliki program Sejuta Rumah.

Dia mengatakan, berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah demi menjaga kualitas hunian bersubsidi. Salah satunya adalah Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Arief mengatakan, SiPetruk merupakan aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh PPDPP guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang efisien dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan uang subsidi bisa sampai ke masyarakat.

Sementara itu, Direktur Operasi PDPP Martanto Boedi Joewono menjelaskan penggunaan teknologi informasi lewat aplikasi yang digunakan PPDPP sejatinya hanya satu, yaitu SiKasep (Sistem informasi KPR Subsidi Perumahan). Namun, SiKasep di dalamnya memiliki beberapa fitur. Salah satunya adalah SiPetruk.

Cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang. Secara teknis, Manajemen Konstruksi (MK) akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari siteplan digital yang diajukan para pengembang melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).

Dari pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung dengan sistem PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, maka secara otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat dijual kepada masyarakat.

"Para pengembang hanya tinggal memantau saja sebagai pengguna. Tidak perlu membutuhkan pelatihan khusus bagi pengembang. Kami menggunakan Artificial Intelegency (AI) atau kecerdasan buatan. Jadi tim hanya melakukan pengambilan dokumentasi saja" terang Martanto.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR , Dewi Chomistriana mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi sangat besar. Saat ini masih ada gap yang cukup jauh antara tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.Ada kekurangan tenaga kerja konstruksi dan tenaga ahli manajeman konstruksi tersertifikasi yang berfungsi sebagai pengawas pembangunan.

"Ini sebuah tantangan besar. Pemerintah akan terus melakukan pelatihan dan sertifikasi, bekerjasama dengan perguruan tinggi dan LPJK, sehingga bisa menghasilkan pengawas pembangunan perumahan yang berkualitas. Dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan rumah yang sesuai standar dan aman," ujar Dewi Chomistriana.

(zul/zlf)