Pak Jokowi, Kontraktor Lokal Minta Dilibatkan Bangun Ibu Kota Baru

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 09 Apr 2021 14:41 WIB
Desain Istana Presiden di Ibu Kota Baru
Foto: Dok. Tangkapan Layar Youtube Setkab
Jakarta -

Pemerintah berencana akan memulai pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Rencananya, akan dilakukan peletakkan batu pertama atau groundbreaking untuk beberapa infrastruktur seperti Istana Presiden, jalan, dan bendungan tahun ini.

Rencana itu pun menjadi sorotan para kontraktor lokal. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman N Karumpa meminta kepada pemerintah untuk melibatkan kontraktor atau pengusaha lokal dalam pembangunan mega proyek dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Menurutnya, kemungkinan besar pembangunan ibu kota baru membutuhkan partisipasi kontraktor kelas internasional. Apalagi pemerintah berencana menambahkan teknologi canggih dalam proyek tersebut. Namun, setidaknya pada pengerjaan proyek-proyek kecilnya, kontraktor lokal bisa dilibatkan.

"Sejak dulu kami mengatakan, jika IKN (ibu kota negara) dibangun agar benar-benar melibatkan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di sini," tegas Andi kepada tim Blak-blakan detikcom, Kamis (8/4/2021).

Selain itu, ia menegaskan pemerintah harus menggunakan material lokal sebanyak mungkin untuk pembangunan ibu kota baru. Setidaknya, 50% dari material yang dibutuhkan harus berasal dari produsen lokal.

"Anda butuh batu, semen, alat berat, dan sebagainya ada di kita, tentunya tenaga kita tersertifikasi dengan baik. Maka kita ingin berperan di situ. Kalau peralatan nanti negara akan datangkan dengan peralatan yang dimiliki. Tapi komponen yang lain, menurut saya tidak ada kata lain selain menggunakan produksi dalam negeri secara besar," jelas dia.

Khususnya untuk para kontraktor dan produsen di wilayah Kalimantan, Andi mengingatkan agar jangan sampai dilupakan.

"Jangan sampai Kalimantan yang kaya raya dengan alamnya itu tidak merasakan apa-apa. Jangan sampai dia tidur di atas emas, tapi berdiri di atas duri," tutur Andi.

Untuk bisa memenuhi itu, menurutnya pemerintah harus menyiapkan spesifikasi proyek yang bisa disesuaikan dengan ketersediaan material lokal.

"Nah, sekarang Pak Menteri PUPR sedang membongkar ini. Kalau bukan produksi dalam negeri, bongkar. Bikinlah spesifikasi, jangan spesifikasi yang membutuhkan material dari luar, bikinlah spesifikasi yang materialnya dari dalam," tandas Andi.

(vdl/zlf)