.webp)
Anggota DPR RI meminta pemerintah menunda segala bentuk kegiatan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Sebab, seluruh tenaga semestinya dikerahkan untuk penanganan pandemi virus Corona (COVID-19).
Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa Istana Presiden akan mulai dibangun tahun ini. Menurut Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama, pemerintah tidak peka terhadap skala prioritas bila memaksakan membangun IKN di tengah pandemi.
"Ya kita melihatnya pemerintah tidak mengerti skala prioritas dalam pembangunan, karena saat ini kan semua fokus pada penanganan pandemi COVID-19," kata dia, Rabu (21/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, lanjut dia, pemerintah justru berwacana untuk mulai membangun IKN yang sebetulnya masih perlu kajian, termasuk kajian tentang urgensi dari pemindahan ibu kota negara.
"Kita akan terus pertanyakan bagaimana kajiannya, urgensinya, dan apakah itu menjadi solusi atas sekian banyak masalah kita? Masalah utama kita kan masalah pandemi COVID-19," paparnya.
Dia juga menyinggung meningkatnya beban utang negara akibat pandemi COVID-19, di mana pemerintah harus menambal APBN lewat pinjaman lantaran penerimaan negara babak belur di kala pandemi.
"Nah justru dengan adanya beban-beban baru seperti pembangunan Istana (IKN), ini kan menjadi beban baru, bukan menjadi solusi tapi malah menjadi masalah yang harus kita tanggung," tambahnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga mengkritisi momentum pemerintah melanjutkan pembangunan ibu kota negara di Kaltim. Momentumnya dinilai tidak tepat karena di tengah pandemi COVID-19.
"Momentumnya tidak tepat karena kita sedang dihadapkan kepada pandemi COVID-19, kita juga sedang kesulitan ekonomi," sebutnya.
Dia tak menyalahkan rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara. Tapi, perlu dipahami bahwa situasinya pada sekarang ini tidak pas.
"Bukan hanya indikator ekonomi makro, tetapi rakyat sedang sulit juga secara ekonomi. Sektor riil di masyarakat pun sedang berhenti. Nah, oleh karenanya jangan membebani lagi dengan kebutuhan anggaran lainnya yang tentu ini akan membebani terhadap fiskal negara," ujarnya.
"Dan sekali lagi (pemindahan ibu kota negara) bukan suatu hal yang tabu atau dihadapkan kepada setuju atau tidak setuju, tetapi sekarang logis atau tidak logis dalam situasi ini," tambah Herman.
