750 Rumah di Kabupaten Kampar Dapat Subsidi Bedah Rumah

Dana Aditiasari - detikFinance
Rabu, 26 Mei 2021 17:15 WIB
Pemerintah membedah rumah tak layak huni demi mencegah penyebaran Corona
Foto: Dok. Kementerian PUPR
Jakarta -

Sebanyak 750 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tahun ini akan dibedah agar lebih layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kementerian PUPR sebagai pelaksana Program BSPS akan menggelontorkan dana senilai Rp 15 miliar untuk mendorong semangat gotong royong masyarakat penerima bantuan agar bisa membangun rumahnya secara berkelompok.

"Jumlah rumah yang akan menerima Program BSPS dari Kementerian PUPR di Kabupaten Kampar sebanyak 750 unit RTLH," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera III, Zubaidi saat melakukan monitoring kegiatan penyaluran Program BSPS di Desa Simelinyang dan Desa Sahilan Darussalam, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

Pada kunjungan monitoring program BSPS tersebut, Kepala Balai P2P Sumatera III, Zubaidi didampingi oleh Kapala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan dan Koordinator Kabupaten (Korkab), Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta Kepala Desa Simelinyang dan Sahilan Darussalam.

Zubaidi menerangkan, bantuan bedah rumah dilaksanakan melalui Program BSPS yang merupakan berupa stimulan dana dari pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan rumahnya secara swadaya menjadi lebih layak huni.

"Jumlah bantuan Program BSPS yang disalurkan sebesar Rp 20 juta per unit rumah. Rinciannya adalah Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang," katanya.

Lebih lanjut, Zubaidi menambahkan, masyarakat yang berhak menerima bantuan Program BSPS ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta. Selain itu mereka memiliki atau menguasai tanah serta belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah.

"Saya harap kepada para Korkab dan TFL untuk terus memantau dan memonitoring di lapangan kualitas bangunan rumah yang dibedah tetap berkualitas dari sisi ketahanan konstruksi, luas per kapita dengan minimal 9 m2 per orang, ketersediaan akses air minum dan sanitasi," tandasnya.

Lanjut ke halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2